Timika, fajarpapua.com – Gerakan “perubahan” yang dipelopori Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) melalui perjuangan mendapat alokasi divestasi saham PT Freeport Indonesia semestinya patut diangkat jempol. Mereka dengan kekuatan akar rumput berjuang mewujudkan keadilan diatas tanah leluhurnya.
Sekertaris II FPHS, Elfinus Omaleng, Rabu (24/2) menyampaikan, selama 5 ahun mereka berjuang namun tidak pernah diakui bahkan tidak dihargai di atas tanahnya sendiri. Sehingga saat ini FPHS tidak pernah berharap baik dari pemerintah daerah maupun dari PT. Freeport Indonesia untuk mendanai perjuangannya.
“Kami semua berkumpul kembali duduk di tempat ini untuk menggelar duduk adat (Ebamukai) untuk mengumpulkan sumbangan adat demi mendukung perjuangan FPHS kedepan. Ini adalah bentuk harga diri dari kita tiga kampung pemilik hak ulayat,” ungkap Elfinus.
Dikatakan, saat ini perjuangan FPHS sudah diterima pemerintah Provinsi Papua bahkan sampai di pemerintah pusat, untuk menjadi bagian dalam penerimaan 4% saham PT. Freeport Indonesia.
“Selama ini kami hanya jadi penonton saja padahal ini adalah tanah kami, hak kami. Kami mau berjuang agar menjadi tuan di negeri sendiri,” paparnya.
Sedangkan Ibu Marta Natkime menyampaikan selama ini DPRD dan Bupati Mimika tidak pernah mendukung perjuangan mereka secara langsung.
“Sehingga pada kesempatan ini kami meminta dukungan penuh dari DPRD Mimika dan Bapak Bupati Mimika agar mengawal pembagian saham ini lebih baik agar 4% yang sudah diserahkan kepada masyarakat jangan sampai terlepas ke pihak lain. Perlu diingat agar itu diperuntukkan bagi masyarakat,” harapnya.
Sementara Dominggus Natkime (Kepala Suku Tsingwarop) menyampaikan mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bahwa saham 4% jangan lagi lewat perantara tapi langsung ke masyarakat.
“Jangan sampai ada oknum tertentu yang sengaja menghilangkan. Jika tidak diberikan kami tidak segan-segan menutup tambang diatas,” paparnya.
