Jayapura, fajarpapua.com – Instruksi Presiden Jokowi agar anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) segera dikejar dan ditangkap, langsung direspon Polri.
Saat ini, Polri mengoptimalkan pengejaran anggota KKB yang melakukan aksi kekerasan, pengrusakan hingga penembakan di Papua.
“Kami terus bekerja optimal melakukan pengejaran, penangkapan terhadap KKB. Tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa.
Dikemukakan, Polri-TNI dan instansi lainnya bekerja secara optimal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan KKB di Tanah Papua.
Namun demikian keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi perhatian utama aparat keamanan di Papua.
“Banyak korban beberapa hari belakang ini menjadi perhatian aparat keamanan di sana, sekali lagi aparat keamanan beserta yang lain bekerja optimal, KKB dapat ditangani secara optimal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya,” tegas Rusdi.
Saat ditanya apakah Polri akan menambah jumlah personel mengingat intensitas kekerasan yang dilakukan KKB semakin meningkat selama dua pekan terakhir. Menurut Rusdi, jumlah personel yang ada saat ini sudah mencukupi untuk memburu dan menindak tegas KKB.
“Karena di sana selain kegiatan-kegiatan maupun operasi yang dilakukan Polda Papua, Polri juga menggelar Operasi Nemangkawi, digelar gabungan yaitu personel TNI dan Polri. Sampai saat ini Polri belum menambah kekuatan di Papua,” kata Rusdi.
Polri juga telah mengidentifikasi kelompok yang melakukan penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigjen Putu IGP Danny Nugraha.
“Sudah teridentifikasi kelompok yang main di wilayah Puncak, Papua, dari kelompok teridentifikasi, menunggu perkembangan saja, yang jelas aparat keamanan telah mengidentifikasi kelompok yang lakukan aksi kejahatan,” kata Rusdi.
Polri tetap mengedepankan Operasi Nemangkawi dalam penegakan hukum untuk menumpas KKB.
Menurut Rusdi, Polri belum akan menerapkan operasi tempur untuk memberantas KKB seperti yang diusulkan pengamat intelijen, karena berbeda kebijakan.
“Operasi tempur itu kebijakan yang lain, yang jelas Polri menggelar Operasi Nemangkawi, operasi penegakan hukum. Kalau masalah seperti itu (operasi tempur-red) mungkin ada kebijakan lain. Kalau Polri melaksanakan Operasi Nemangkawi,” ujar Rusdi.
