“Tanda tangan itu discan, itu dipalsukan. Selama bertugas di SD Inpres Timika 1, saya tidak pernah tanda tangan kuitansi. Saya sudah menemui penyidik Tipikor Polres Mimika bahwa kuitansi yang beredar di media sosial itu tidak benar,” kata SP.
Isu adanya pemotongan dana BOS dari semua sekolah tingkat TK, SD dan SMP di Mimika mengemuka pada sekitar November hingga Desember 2020, bersamaan dengan kegiatan studi banding para kepala sekolah TK-SMP ke Kabupaten Toraja Utara.
Kegiatan studi banding para kepala sekolah TK-SMP Kabupaten Mimika ke Toraja Utara saat itu, ditengarai bermuatan politis dalam rangka mendukung salah satu kandidat yang bertarung dalam Pilkada Toraja Utara.
Sementara itu Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika melayangkan surat ke sejumlah sekolah tingkat dasar di wilayah ini, untuk meminta rincian pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto, di Timika, Selasa, menyebut penyampaian surat ke sekolah-sekolah itu, menyusul beredarnya sebuah kuitansi pemotongan dana BOS SD Inpres Timika 1 pada Agustus 2020 sebesar Rp20 juta yang ditengarai atas permintaan oknum pejabat teras di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mimika.
“Kami sudah mengirimkan surat ke beberapa sekolah untuk meminta keterangan terkait pemanfaatan dana BOS tahun anggaran 2020 di sekolah mereka. Sejauh ini memang belum ada pihak yang datang memberikan laporan tertulis ke kami, namun kasus itu sudah mengemuka di media sosial dan media massa, sehingga kami memberikan atensi khusus terhadap permasalahan tersebut,” kata AKP Hermanto.
Ia berharap sekolah-sekolah yang disurati oleh Polres Mimika kooperatif untuk menyampaikan laporan rincian penggunaan dan pemanfaatan dana BOS tahun anggaran 2020.(ant)
