Timika, fajarpapua.com – PMKRI Cabang Timika Santha Theresia berharap Bupati Mimika tidak melantik pejabat yang dinyatakan lolos seleksi eselon 2 yang diumumkan beberapa hari lalu. Pasalnya hasil seleksi tersebut tidak berpihak pada suku Amungme dan Kamoro (Amor).
Ketua presdium PMKRI Cabang Timika Santha Theresia, John Rifaldo Fautngilyanan, dalam rilisnya kepada fajarpapua.com, Selasa 10/05/2021, meminta Bupati Mimika Eltinus Omaleng segera meninjau kembali hasil putusan lelang jabatan tersebut,
“Usul saya Bupati Mimika segera membatalkan hasil putusan seleksi lelang jabatan tersebut, karena tidak sesuai dengan amanat UU dan peraturan pemerintah yang tidak memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) khususnya Amungme dan Kamoro,” tegasnya.
Ditambahkan, amanat UU tertuang dalam UU otsus Nomor 21 tahun 2001 yang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang otsus dan, Sebagaimana, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Pasal 29 ayat (1),(2) dan (3) dan pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan (4) “Dimana di dalamnya memberikan kewenangan khusus bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merepresentasikan orang asli Papua (OAP).
“Kami berharap hasil seleksi lelang jabatan ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan melihat pada hak-hak dan aspirasi masyarakat Orang Asli Papua,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, ditambahkan presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas), Vandrio Ambut meminta agar DPRD intens serta progresfi dalam mengawasi berjalannya hasil seleksi lelang jabatan tersebut dengan melaporkan setiap aktivitas yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat sebagai wakil rakyat.
Dirinya berharap OAP yang menjabat nantinya harus memprioritaskan kerja-kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara khusus Orang Asli Papua.(ana)
