Timika, fajarpapua.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika memperkuat integrasi pelayanan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, deteksi dini, pengobatan, hingga pemantauan pasien.
Upaya tersebut dilakukan melalui orientasi tenaga kesehatan tentang implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Kamis hingga Sabtu (29–31 Oktober 2026).
Kegiatan ini melibatkan kepala puskesmas dan penanggung jawab klaster dari lima fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Karang Senang, Limau Asri, Mapurujaya, Ayuka, dan Bintuka.
Technical Officer RSSH Kementerian Kesehatan yang didukung Global Fund, Osto Avian Antonius, mengatakan integrasi layanan menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem kesehatan, terutama pada fasilitas pelayanan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis perlu dihubungkan dalam satu sistem agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara lebih terarah dan berkesinambungan.
“Melalui program ini, kami ingin mengintegrasikan layanan tersebut agar dapat diterapkan di puskesmas. Ke depannya, integrasi layanan ini diharapkan tidak hanya diterapkan di puskesmas, tetapi juga sampai ke tingkat puskesmas pembantu (pustu),” kata Osto.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan Dinkes Mimika dengan dukungan Kementerian Kesehatan dan pendanaan hibah Global Fund. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan di wilayah kerja masing-masing.
Dalam pengembangan program tersebut, Puskesmas Wania telah ditetapkan sebagai lokasi percontohan penerapan integrasi pelayanan. Model yang diterapkan di fasilitas tersebut diharapkan menjadi acuan bagi puskesmas lain di Mimika.
Osto menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan orientasi, tetapi juga dari penerapan pengetahuan yang diperoleh peserta dalam pelayanan sehari-hari.
Karena itu, kepala puskesmas dan penanggung jawab klaster yang mengikuti orientasi diminta meneruskan materi kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas masing-masing, termasuk petugas yang bertugas di pustu.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, setiap puskesmas juga perlu menyiapkan dan melengkapi standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis.
SOP tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan terintegrasi sesuai standar, sekaligus memudahkan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.
“Setelah pelatihan selesai, para peserta diharapkan segera menyosialisasikan materi yang telah diperoleh dan mulai menjalankan integrasi layanan tersebut di fasilitas kesehatan masing-masing,” ujarnya.
Integrasi pelayanan ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses berbagai kebutuhan kesehatan melalui sistem pelayanan yang lebih terpadu, tanpa mengabaikan standar penanganan masing-masing penyakit.
Perluasan penerapan hingga pustu juga menjadi perhatian agar masyarakat di wilayah kerja puskesmas dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar yang lebih dekat.
Melalui pendekatan tersebut, Dinkes Mimika berharap upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat berjalan lebih terkoordinasi, mulai dari edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit hingga pengobatan serta pemantauan kondisi pasien.
Keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kesiapan tenaga kesehatan, kelengkapan SOP, koordinasi antarpetugas, dan konsistensi penerapan di setiap fasilitas kesehatan.
Integrasi pelayanan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer di Mimika sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih terarah, berkesinambungan, dan mudah dijangkau.(CR)
