Timika, fajarpapua.com – Kehadiran Plt Sekda Mimika Jenny Usmany mewakili Bupati Eltinus Omaleng pada Paripurna II Masa Sidang II DPRD Mimika dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021, Kamis (14/7/2022), dinilai melecehkan kewibawaan lembaga DPRD Mimika.
Dewan menegaskan, hanya dua pejabat yang diperbolehkan menyampaikan amanat di depan rapat paripurna dewan yakni bupati atau wakil bupati. Sehingga jika Bupati Mimika tetap mengutus Jenny Usmany, maka sidang tetap akan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“Tapi informasi yang kami terima bupati sudah bersedia hadir. Karena kalau masih diutus Jenny sama saja melecehkan lembaga dewan. Ini sidang terhomat, sidang tertinggi, paripurna, yang boleh menggantikan bupati hanya wakil bupati. Kami dewan setara bupati/wakil bupati,” tegas anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid kepada fajarpapua.com, Jumat (15/7).
Dikemukakan, pada Jumat siang sebanyak 7 fraksi di DPRD Mimika sudah menggelar rapat yang menghasilkan beberapa keputusan.
Pertama, kelanjutan sidang paripurna LKPJ belum ditentukan. Kedua, semua fraksi akan mempelajari secara internal isi LKPJ untuk membandingkan antar penganggaran dan realisasi. Dan ketiga, DPRD meminta Pemda Mimika menyerahkan hasil audit BPK beserta catatan-catatan yang harus menjadi perhatian.
“Kalau dulu dewan terima begitu saja LKPJ sekarang tidak bisa, harus diplototin betul, biar tidak asal setuju atau tolak,” ungkapnya.
Saleh juga meminta eksekutif memahami tupoksi masing-masing sehingga tidak terkesan ada pemimpin-pemimpin dadakan yang mengambilalih kewenangan bupati maupun wakil bupati.(red)
