BERITA UTAMAMIMIKA

Aliansi Honorer Geruduk Gedung Dewan, Sejumlah Fraksi Perjuangkan Honorer Dalam Sidang Paripurna LKPJ Bupati Mimika

cropped cnthijau.png
5
×

Aliansi Honorer Geruduk Gedung Dewan, Sejumlah Fraksi Perjuangkan Honorer Dalam Sidang Paripurna LKPJ Bupati Mimika

Share this article
b93c051f e5fd 4ed0 8909 455947d9d87e
Foto: Febri Aliansi Honorer Mimika saat menggelar aksi dukungan kepada anggota DPRD Mimika yang berjanji memperjuangkan nasib mereka.

Timika, fajarpapua.com – Aliansi Honorer Mimika, Kamis (21/7) mendatangi (baca;geruduk) Kantor DPRD Mimika saat digelarnya Sidang Paripurna LKPJ Bupati Mimika.

Kedatangan para honorer ke gedung dewan dilakukan sebagai bentuk dukungan serta mengawal janji anggota dewan yang akan memperjuangkan aspirasi serta tuntutan para honorer di sidang paripurna.

ads

“Kami datang ke DPRD Mimika bukan untuk menggelar aksi, tetapi ini sebagai bentuk dukungan kepada anggota dewan yang berjanji akan memperjuangkan nasib kami di sidang paripurna ini,” ujar Koordinator Aliansi Honorer, Edowardus F Soway di Kantor DPRD Mimika, Kamis (21/7).

Edowardus mengungkapkan ada lima poin yang dituntut yakni, Penundaan Pengangkatan K2 Formasi 600 dan dilakukan verifikasi ulang.

Aliansi Honorer menilai menilai ada tindakan kecurangan atau tindakan pelanggaran hukum dan melanggar undang-undang terkait keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya pihak Aliansi Honorer meminta DPRD Mimika membentuk Pansus untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi dalam seleksi maupun Pengangkatan K2 Formasi 600.

“Kami juga meminta agar pemerintah mau mengubah kuota 274 yang awalnya adalah kuota umum untuk diubah dikhususkan untuk honorer yang tidak terakomodir pada Formasi 600,” tegasnya.

Keempat meminta pemerintah daerah menyurati pemerintah pusat untuk menambah kuota seperti yang telah disampaikan kepala BKPSDM Mimika sebanyak 1.000 orang.

“Dan yang terakhir kami meminta agar DPRD Mimika menyiapkan tim khusus untuk mengawasi proses verifikasi karena kami menduga kecurangan ini terjadi ketika saat melakukan verifikasi,” ucapnya.

Sementara dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Mimika, beberapa fraksi seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Perindo mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban Pemda Mimika terkait honorer.

Salah satu poin yang disampaikan yakni agar Kuota 274 yang semula formasi umum agar diubah menjadi formasi khusus dan di khususkan kepada para Honorer yang sudah bekerja di atas lima tahun dan tidak terakomodir dalam formasi 600. (feb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *