Timika, fajarpapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan II, Herman Gafur melakukan reses pada Sabtu (22/10).
Reses kedua dalam masa sidang III yang digelar di Hotel Horison Diana Jalan Budi Utomo itu dilakukan bersama Kepala Kelurahan se Distrik Mimika Baru, dihadiri juga Kadistrik Mimika Baru serta para jurnalis Timika.
Salah satu persoalan serius yang terungkap dalam reses tersebut, meskipun APBD Mimika sudah mencapai Rp 5 triliun, namun masih ada kantor kelurahan dalam Kota Timika yang terpaksa menyewa gedung.
Seperti disaksikan fajarpapua.com, kegiatan reses dibuka sesi tanya jawab oleh para peserta untuk mendengarkan keluh kesah persoalan program kerja selama ini di Distrik Mimika Baru yang belum terakomodir.
Anggota DPRD Mimika, Herman Gafur mengatakan kegiatan kali ini dia lakukan dengan cara berbeda dengan mengundang dari kelurahan dan media yang dirasa mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Mimika.
“Saya berfikir bahwa dua institusi ini pilar yang sangat penting, lewat rekan media persoalan yang ada di masyarakat muncul, dan ini menjadi momentum kita untuk diskusi, karena persoalan ini semua harus terlibat langsung,” ujar Herman.
Dikatakan, kemajuan daerah bukan hanya sekedar bertumpuh pada kepala daerah, namun dari sektor manapun semua terlibat dan mempunyai peran serta tanggungjawab masing-masing.
“Saya menyadari bahwa tanggungjawab memajukan daerah bukan terletak pada pimpinan daerah, tapi bagaimana semua kita bertanggung jawab, bagaimana kita bersama berdiskusi dari persoalan yang dihadapi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paukoma turut memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang telah melaksanakan reses, sehingga berbagai keluh kesah di kelurahan dapat ditampung.
“Ini reses yang luar biasa. Dengan adanya reses, semoga program yang kami masukkan bisa didorong,” ujar Dedy.
Menurutnya, pemerintah Distrik hingga Kelurahan selama ini ditopang untuk selalu bekerja namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup.
Seperti sarana dan prasarana gedung kantor di kelurahan contohnya, jika mau dibandingkan dengan daerah diluar Papua yang cukup padat penduduk namun dengan anggaran yang lebih kecil dari Kabupaten Mimika yang kini hampir 5 triliun malah tertinggal.
“Selama ini kami ditopang untuk bekerja tapi tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Sarana dan prasarana gedung kantor di kelurahan, kita bandingkan di luar Papua itu hampir semua sudah berlantai dua,” paparnya.
Bahkan menurut Dedy, kantor kelurahan yang posisinya berada dalam kota pun masih ada yang harus menyewa untuk digunakan melayani masyarakat.
Tak hanya itu, soal kebersihan sampah juga dari kelurahan hingga distrik selalu dituntut untuk tetap bersih, namun lagi-lagi terkendala anggaran.
Selama ini hampir semua kelurahan untuk kebersihan dibebankan kepada warga sekitar dengan membayar retribusi iuran sampah sekitar 20 ribu hingga 50 ribu, meski belakangan ini Distrik Mimika Baru telah mendapat suntikan dana sekitar 50 juta untuk menangani kebersihan, tapi sayang anggaran itu belum cukup untuk mengatasi masalah sampah yang ada.
“Selama ini kita dituntut untuk menyelesaikan masalah kebersihan, dan dengan anggaran sekitar 50 juta itu belum cukup untuk kebersihan di kelurahan. Kalau bisa anggaran kebersihan itu bisa dinaikkan supaya kebersihan di kelurahan dan distrik bisa diatasi,” katanya.
Selain itu beberapa usulan juga disampaikan seperti persoalan Pos Peka, Drainase, Penerangan Jalan Warga, Posyandu, Persoalan sampah, hingga rumah sehat bagi orang Asli Papua.
Dan dari semua usulan tersebut, Herman berjanji akan dijadikan atensi dan didorong ke lembaga DPRD untuk diperjuangkan agar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Mimika. (feb)
