Jayapura, fajarpapua.com– Saat ini Kementerian Kesehatan RI fokus melakukan pemantauan peninjauan progres dari intervensi dalam percepatan penurunan stunting di 12 provinsi di Indonesia.
Salahsatu provinsi yang menjadi sasaran intervensi adalah Provinsi Papua yang prevalensinya srinting masih di atas angka nasional.
Hal itu diungkapkan Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, dr. Nida Rohmawati usai meninjau pelaksanaan Posyandu Maleo Kampung Nolokla, Jayapura, Selasa (29/11).
Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Indonesia maka pemerintah melalui Kementerian kesehatan Republik Indonesia melakukan deteksi dini terhadap masalah gizi balita.
Prevalensi stunting di Indonesia sendiri saat ini ada pada angkanya 24,4 persen dari hasil survei status gizi Indonesia 2021 lalu, sehingga pemerintah berupaya menurunkan stunting pada tahun 2024 yakni sebesar 14 persen.
“Pemerintah saat ini betul-betul meningkatkan deteksi dini terhadap masalah kondisi gizi balita ditingkat masyarakat. Posyandu adalah salah satu wadah yang bisa memantau perkembangan dan pertumbuhan anak,” kata
Menurutnys agar pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak itu akurat dalam mendeteksi stunting maka alat untuk penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak itu harus akurat.
“Untuk anak-anak itu berat badan harus bisa terdeteksi kenaikannya 5 gram sampai 10 gram dan panjang 1 milli meter karena ini yang menentukan apakah dia tumbuh, kurang gizi atau mengalami stanting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada Tahun 2022 pemerintah Indonesia sudah mulai memenuhi alat pengukuran berat badan atau tinggi badan untuk 300 ribu Posyandu termasuk 10.292 Puskesmas yang ada di Indonesia agar terstandar.
Pada tahun ini sudah diadakan melalui dana di DAK fisik di kabupaten/ kota dan juga di tingkat pusat dan akan dilanjutkan pemenuhan ke seluruh Puskesmas sekitar 123.000 lagi di Tahun 2023.(hsb)
