Timika, fajarpapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Mimika Johannes Rettob resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua di Hotel Cenderawasih 66, Senin (18/12).
Pelatihan yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September hingga 18 Desember 2023 tersebut diikuti 120 peserta yaitu 60 peserta PKA dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 60 peserta PKP dari 37 OPD. Kesemuanya dinyatakan lulus.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Pelatihan PKA dan PKP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2023 ini, yaitu :
1) Meningkatkan Kompetensi Kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis untuk menangani isu strategis daerah dan memimpin peningkatan kinerja instansinya.
2) Menjadi teladan bagi bawahan dan Pemangku Kepentingan dalam Integritas, Nasionalisme, Standar Etika Publik, Nilai- Nilai, Norma, Moralitas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3) Melakukan kolaborasi secara Ilinternal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan visi instansinya.
4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugas guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
5) Mengoptirnalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan.
Wabup John Rettob mengatakan, inovasi-inovasi yang dikembangkan dari pelatihan tersebut hendaknya diterapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Digunakan sebagai pedoman untuk membuat aksi perubahan karena sangat bagus dan berguna.
“Sekarang kita membutuhkan aksi inovasi-inovasi dalam menjalankan pekerjaan, jangan terus selesai pelatihan ditaruh didalam laci tidak digunakan apa yang didapat. Gunakan sebagai bekal karena menarik dan bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Mimika,”katanya.
Menurut dia, pelatihan ini merupakan lisensi untuk mengikuti lelang jabatan. Karena jika belum mengikuti pelatihan tersebut belum bisa mengikuti lelang jabatan.
“Kalau ikuti aturan yang benar pelatihan ini merupakan salah satu syarat utama lelang jabatan, jika belum tidak boleh ikut atau naik jabatan,” tuturnya.
Ia berharap kepada peserta yang sudah mengikuti pelatihan tersebut bisa menciptakan pemerintahan good government. Selain itu harus mengerti aturan-aturan Kepegawaian dalam Undang-Undang ASN agar bisa memberikan informasi dan masukan yang baik kepada bawahan.
“Sehingga kita berharap terlaksananya akuntabilitas pemerintah yang baik. Kemudian sebagai pejabat administrasi dan pengawas betul-betul bekerja dengan sesuai aturan dan kalian harus tahu aturan kepegawaian,” ungkapnya.(ron)
