Boven Digoel, fajarpapua.com– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi pemilik hak ulayat terkait pemalangan Bandara Tanah Merah yang telah berlangsung lebih dari dua pekan.
Pemalangan tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, terutama pada sektor transportasi dan distribusi logistik yang sangat bergantung pada akses udara di wilayah pedalaman Papua Selatan itu.
Sebagai langkah strategis, DPRK mengundang Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama instansi terkait untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.
Bupati Boven Digoel, Rony Omba, menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi tersebut.
Ia menyebutkan koordinasi telah dilakukan hingga ke tingkat pusat, termasuk dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Pemerintah sudah melakukan koordinasi, konsultasi, bahkan menyurat langsung ke Kementerian Perhubungan, karena secara hukum tanah bandara ini merupakan milik pemerintah pusat,” ujarnya di Kantor DPRK Boven Digoel, Kamis (30/4).
Ia menambahkan, meskipun status kepemilikan lahan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dampak dari pemalangan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sebagian besar masyarakat sangat bergantung pada transportasi udara. Kondisi ini tentu menyulitkan berbagai aktivitas, termasuk distribusi logistik,” tambahnya.
Bupati berharap adanya itikad baik dari semua pihak, termasuk pemilik hak ulayat, agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dan operasional bandara kembali normal.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Boven Digoel, Oral B. Leleng, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons situasi tersebut.
Ia menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah akan mengupayakan solusi agar aktivitas bandara dapat segera kembali berjalan normal.
“Dalam satu hingga dua hari ke depan akan diupayakan solusi terbaik agar pemalangan bandara dapat segera dibuka kembali,” katanya.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, mengingat bandara merupakan infrastruktur vital yang menunjang mobilitas dan distribusi barang.
“Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas. Saat ini saja distribusi barang dan jasa sudah terganggu,” tegasnya.
Hingga saat ini, DPRK bersama pemerintah daerah terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna menemukan titik temu antara pemilik hak ulayat dan pemerintah pusat, agar operasional Bandara Tanah Merah dapat segera normal kembali. (red)
Komentar (0)