Timika, Fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mematangkan arah pengelolaan dan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Seminar Akhir Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia yang digelar di Aula Kantor Bapenda Mimika, Kamis (9/7).
Seminar ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur DPRK Mimika, PT Freeport Indonesia, YPMAK, Lemasa, Lemasko, tim akademisi dan tenaga ahli Universitas Islam Bandung, Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran Direksi PT Mimika Abadi Sejahtera hingga perwakilan perguruan tinggi di Kabupaten Mimika.
Mewakili Bupati Mimika, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling mengatakan, pengelolaan tailing merupakan salah satu agenda strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Menurutnya, pembahasan tidak sebatas menyangkut aspek teknis semata, tetapi juga menyentuh berbagai sektor penting seperti penataan ruang, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan hingga kepastian regulasi yang menjadi landasan pengelolaannya.
Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Berbagai aspek seperti keselamatan, dampak lingkungan, sosial budaya, kesiapan teknis, tata ruang, pembiayaan hingga keberlanjutan pengelolaan diharapkan menjadi perhatian dalam penyempurnaan dokumen.
Yohana berharap kajian yang disusun mampu menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menentukan arah kebijakan sekaligus memperkuat sinergi dengan PT Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Mimika dan dapat diterapkan sebagai dasar penyusunan regulasi, perencanaan program pembangunan, hingga pengambilan keputusan pemerintah di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BRIDA Mimika, Elcardobes Sapakoly, yang mewakili Kepala BRIDA menjelaskan seminar akhir menjadi tahapan krusial dalam penyusunan master plan tersebut.
Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus menyempurnakan berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan bersama tim penyusun.
"Seluruh masukan yang disampaikan dalam seminar ini akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen review master plan ditetapkan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Mimika," ujarnya.
Elcardobes menilai pemanfaatan tailing tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan. Apabila dikelola melalui kajian ilmiah, perencanaan yang matang, berkelanjutan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tailing memiliki potensi mendukung pembangunan daerah.
Sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan riset dan inovasi daerah, BRIDA berkomitmen memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data, hasil penelitian ilmiah, serta bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap hasil review master plan tersebut mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang realistis, dapat diterapkan, memiliki kepastian hukum, dan menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan maupun kerja sama pembangunan di Kabupaten Mimika. (moa)
