Timika, fajarpapua.com – Penutupan salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan SP2 menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau. Ia menilai penutupan tersebut telah memicu lonjakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU lain dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Menurut Primus, temuan yang menjadi dasar penutupan SPBU memang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun di sisi lain, penyelesaian persoalan administrasi juga harus dilakukan secepat mungkin agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Kalau memang persoalannya terkait administrasi atau perizinan, saya berharap bisa segera diselesaikan sehingga masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya," ujarnya. Kamis (9/7)
Ia juga berharap ada solusi yang dapat ditempuh oleh pihak terkait, sehingga proses pengurusan administrasi tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, kondisi kelangkaan BBM saat ini sudah dirasakan di sejumlah SPBU di Timika. Penutupan satu titik pelayanan dinilai semakin memperberat beban masyarakat karena antrean kendaraan semakin panjang.
Primus mengingatkan, kebutuhan BBM di Kabupaten Mimika sangat tinggi mengingat jumlah kendaraan yang terus bertambah, baik untuk aktivitas di dalam Kota Timika maupun perjalanan menuju wilayah pesisir dan pegunungan.
"Mobilitas masyarakat di Mimika sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Karena itu, persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas," katanya.
Ia berharap seluruh pihak, baik pengelola SPBU maupun instansi berwenang, dapat segera menemukan jalan keluar sehingga distribusi BBM kembali normal dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan tanpa harus menghadapi antrean panjang. (moa)
