Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika harus segera menentukan arah transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin langsung Rapat Dewan Smart City yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Smart City di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (8/7).
Rapat Dewan Smart City merupakan agenda rutin yang digelar setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga kalangan profesional.
Forum ini menjadi wadah untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berbasis teknologi dan inovasi.
Dalam arahannya, Bupati Rettob menegaskan Mimika tidak boleh berhenti hanya pada penerapan SPBE yang selama ini lebih berfokus pada tata kelola administrasi pemerintahan.
Menurutnya, saat ini pemerintah harus mulai bergerak menuju pemerintahan digital yang mampu menghadirkan pelayanan publik secara menyeluruh, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
"Kalau SPBE lebih banyak pada administrasi, maka pemerintahan digital mencakup pelayanan secara menyeluruh yang langsung dirasakan masyarakat. Kita harus menentukan arah ke depan, apakah tetap di SPBE atau bertransformasi ke pemerintahan digital," tegas Bupati Rettob.
Ia mengatakan, sebagai daerah yang telah mengusung konsep Smart City, Mimika harus mampu mengikuti perkembangan sistem pemerintahan modern agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Meski nilai implementasi SPBE Kabupaten Mimika saat ini masih berada pada kisaran 2,5, Bupati menilai capaian tersebut merupakan fondasi awal yang harus terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan digital di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Rettob juga mencontohkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan capaian SPBE terbaik di Indonesia yang dapat dijadikan referensi dalam membangun tata kelola pemerintahan digital di Mimika.
Ia optimistis transformasi menuju pemerintahan digital dapat diwujudkan apabila seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam membangun sistem yang saling terintegrasi.
"Kunci utamanya adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Semua perangkat daerah harus punya semangat yang sama," ujarnya.
Selain penguatan sistem, Bupati Rettob juga menyoroti pentingnya integrasi data antarperangkat daerah.
Menurutnya, data yang terhubung secara real time akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh layanan pemerintahan yang lebih cepat, efisien, akurat, dan tepat sasaran.
Bupati Rettob menegaskan bahwa keberhasilan program Smart City bukan semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi yang dibangun, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Yang terpenting adalah dampaknya bagi masyarakat. Apakah pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan benar-benar dirasakan," pungkasnya. (mas)
