Timika, fajarpapua.com – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen Lucky Avianto, menegaskan bahwa wilayah yang tidak memiliki kehadiran aparat keamanan berpotensi dimanfaatkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menyebarkan paham separatis sekaligus melakukan berbagai aksi kriminal yang mengancam keselamatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Letjen Lucky Avianto di Kantor Kogabwilhan III, Timika, Senin (6/7), saat menjelaskan hasil evaluasi terhadap sejumlah gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Papua.
Menurutnya, keberadaan aparat keamanan di daerah rawan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah kelompok bersenjata menguasai wilayah yang kosong dari pengamanan.
"Kalau daerah tidak ada aparat keamanannya maka yang ada di sana adalah OPM. Ketika mereka ada di sana, mereka akan menguasai dan membina masyarakat dengan doktrin-doktrin separatis. Itu yang tidak boleh," tegasnya.
Selain menyebarkan paham separatis, Letjen Lucky mengatakan hasil evaluasi menunjukkan sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan OPM, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil maupun aparat, terjadi di wilayah yang belum memiliki pos keamanan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius TNI dalam menentukan langkah pengamanan ke depan.
"Berdasarkan evaluasi, kejadian-kejadian seperti pembunuhan pilot dan aksi kejahatan lainnya terjadi karena tidak ada pos keamanan. Sehingga OPM masuk dan melakukan aksi kejahatan serta pembunuhan," ujarnya.
Karena itu, Kogabwilhan III akan memperkuat kehadiran aparat di daerah-daerah yang dinilai masih minim pengamanan.
Langkah tersebut bertujuan menciptakan situasi yang aman sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
"TNI hadir untuk melindungi masyarakat. Daerah yang tidak ada aparat keamanan dan terjadi aksi kejahatan menjadi sinyal bahwa aparat harus hadir di sana agar masyarakat, tenaga kesehatan, maupun guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman," katanya.
Pada kesempatan itu, Letjen Lucky juga menegaskan setiap operasi TNI tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Ia memastikan prajurit tidak akan melakukan tindakan penembakan tanpa kepastian bahwa target yang dihadapi merupakan kombatan bersenjata.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kami tidak akan membuka tembakan kalau tidak yakin bahwa yang kami hadapi adalah kombatan," tegasnya.
Di akhir keterangannya, Letjen Lucky kembali mengajak anggota OPM yang masih berada di hutan untuk meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menegaskan TNI membuka ruang bagi siapa saja yang ingin kembali hidup berdampingan dengan masyarakat dan bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, serta sejahtera.
"Kami membuka tangan bagi saudara-saudara yang ingisa in berikrar kembali ke NKRI. Tidak perlu hidup susah di hutan. Mari kembali hidup normal bersama masyarakat dan bersama membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera," pungkasnya. (ron)
