Timika, fajarpapua.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui siaran pers yang diterima pada Sabtu (4/7) mengklaim penembakan terhadap pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat milik AMA Aviation di Kabupaten Yahukimo merupakan bagian dari sikap politik kelompok tersebut terhadap konflik Papua.
Dalam siaran pers yang ditandatangani Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, disebutkan Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, menyatakan aksi tersebut berkaitan dengan apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, dan Belanda.
TPNPB mengklaim pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pasal 73 huruf e Piagam PBB, Resolusi PBB Nomor 1541, Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962, serta Rome Agreement 30 September 1962.
Menurut kelompok tersebut, berbagai kesepakatan internasional itu dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Papua dalam penyelesaian persoalan politik di Papua.
Dalam pernyataannya, Lekagak Telenggen mendesak PBB agar segera memfasilitasi penyelesaian konflik politik yang menurut mereka telah berlangsung selama puluhan tahun antara Pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
TPNPB juga mengklaim penembakan terhadap pilot asal Amerika Serikat tersebut dimaksudkan sebagai peringatan kepada PBB, Amerika Serikat, dan Belanda agar memberikan perhatian terhadap konflik yang terjadi di Papua.
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen juga menegaskan akar persoalan konflik di Papua juga bermula antara kesepakatan sepihak antara Pemerintah kolonial Indonesia dan Amerika Serikat terkait dengan operasi penambangan emas terbesar ke 2 di dunia,PT. Freeport McMoRan milik Amerika Serikat yang beroperasi sejak Tahun 1967 di Tembagapura Papua sebelum terjadinya penentuan pendapatan rakyat (Pepera) serta terjadinya Pepera tahun 1969.
"Penambangan emas di Tembagapura oleh PT.Freeport McMoRan milik Amerika Serikat pada Tahun 1967 itu orang tua kami sudah tolak namun mereka di todong oleh militer Indonesia atas dukungan Amerika Serikat sehingga operasi penambangan emas tetap beroperasi hingga sekarang. Oleh sebab itu, kami menegaskan kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta memberikan warning kepada para pekerja asing dan Indonesia yang sedang mencuri kekayaan alam Papua," tegasnya.
Dalam siaran pers itu, TPNPB juga mengkritik proses Pepera yang selama ini menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua.
"Papua saat itu jumlah orang Papua berjumlah 815.904 jiwa namun hanya 1.024 orang yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemilihan bebas namun dalam todongan senjata oleh militer Indonesia," ujarnya.
TPNPB turut menyerukan agar masyarakat pendatang, pekerja proyek pembangunan, serta maskapai penerbangan sipil yang menurut mereka mendukung distribusi logistik aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan.
Kelompok tersebut juga kembali menyampaikan penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua dan menegaskan tuntutan kemerdekaan Papua.
Dalam pernyataan yang sama, Lekagak Telenggen mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB, termasuk penembakan terhadap pilot warga negara Amerika Serikat di Yahukimo serta berbagai serangan terhadap aparat keamanan Indonesia.
Siaran pers tersebut ditutup dengan pernyataan yang ditandatangani oleh jajaran pimpinan TPNPB-OPM, di antaranya Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen. (mas)
