Timika, fajarpapua.com – Komisi II DPRK Mimika menyatakan dukungan penuh terhadap inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika bersama sejumlah instansi terkait di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Timika, Rabu (15/7).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Dukungan itu disampaikan setelah Komisi II DPRK Mimika turut melakukan pemantauan di sejumlah SPBU menyusul ramainya antrean kendaraan yang sempat memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan BBM.
Anggota Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andika Thie, mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab antrean sekaligus mengecek kondisi stok BBM yang sebelumnya telah dipastikan aman oleh Pertamina.
"Kami dari Komisi II melakukan sidak di sejumlah SPBU untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat apakah Mimika mengalami kesulitan BBM atau ada penyebab lainnya," ujarnya.
Hasil koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait menunjukkan antrean panjang bukan disebabkan kelangkaan BBM, melainkan karena adanya pemeriksaan intensif yang dilakukan tim gabungan.
Tim tersebut terdiri dari Disperindag, Pertamina, Bapenda, Samsat, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU.
Menurut Adrian, pengawasan tersebut merupakan langkah positif yang patut didukung semua pihak karena bertujuan mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
"Tim gabungan saat ini sedang melakukan pengawasan dan sidak di seluruh SPBU. Kegiatan ini akan berlangsung beberapa waktu ke depan," katanya.
Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kesesuaian barcode dengan nomor polisi kendaraan, validitas data kendaraan, kendaraan bertangki modifikasi, dugaan penyimpangan oleh operator SPBU, hingga potensi penimbunan BBM.
Menurut Adrian, pengawasan yang ketat diperlukan agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Sidak ini untuk menghindari berbagai bentuk kecurangan, terutama pada BBM bersubsidi. Semua diperiksa, mulai dari barcode, nomor polisi, kendaraan modifikasi hingga dugaan penimbunan BBM," jelasnya.
Komisi II DPRK Mimika juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sidak dan bersabar apabila terjadi antrean selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menegaskan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan distribusi BBM yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
"Kami berharap masyarakat memahami situasi ini. Pemerintah bersama seluruh instansi sedang berupaya memastikan tidak ada lagi penimbunan maupun kecurangan, sehingga BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak," tuturnya.
Adrian turut mengapresiasi kerja tim gabungan yang turun langsung ke lapangan mengawal distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Mimika.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mimika bersama seluruh instansi terkait yang saat ini bekerja mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran," pungkasnya. (ron)
