Timika, fajarpapua.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang beredar di ruang publik terkait aktivitas Bupati Mimika Johannes Rettob yang dinilai lebih sering berada di luar daerah dibandingkan di Kabupaten Mimika.
Menurut Yosep, tudingan tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Ia menegaskan perjalanan dinas seorang kepala daerah ke luar wilayah merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat maupun lembaga lainnya.
"Dalam era demokrasi, kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang riil, bukan dibangun atas asumsi atau bahkan karena dendam politik," kata Yosep, Jumat (24/7/2026).
Yosep menjelaskan, sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi bukti bahwa roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong berjalan sesuai arah pembangunan yang telah ditetapkan.
"Kita semua tahu kondisi keuangan nasional sedang goyah, pembangunan fisik berjalan lambat bukan hanya terjadi di Mimika tapi hampir semua daerah di Indonesia," tegasnya.
Namun ditengah situasi itu, lanjut Yosep, pada Juni 2026 Pemerintah Kabupaten Mimika menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan meraih kategori Creative Financing, sekaligus memperoleh penghargaan dalam bidang penanggulangan kemiskinan terbaik se-Tanah Papua.
Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan birokrasi, serta upaya nyata pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Penghargaan itu membuktikan bahwa pemerintah sedang bekerja. Penataan birokrasi terus dilakukan, pelayanan publik semakin baik, dan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat dapat menilai sendiri sejauh mana visi dan misi kepala daerah telah dijalankan selama masa kepemimpinan saat ini. Yosep juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggiring opini publik dengan narasi yang tidak didukung fakta.
"Silakan mengkritik pemerintah, tetapi harus memiliki data yang riil. Jangan membangun narasi yang menyesatkan atau didorong oleh kepentingan politik tertentu. Kritik yang sehat akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah. Kritik harus berdasarkan fakta bukan dendam politik," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Yosep menilai pembenahan birokrasi yang selama ini dinilai carut-marut bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, pemerintah telah melakukan penataan aparatur secara bertahap, termasuk mengembalikan pejabat yang tidak memenuhi persyaratan ke jabatan yang sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, ia menilai pengembangan sektor UMKM juga dilakukan secara masif sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.
"Perubahan birokrasi membutuhkan proses. Yang terpenting saat ini pemerintah terus bekerja melakukan pembenahan dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan," pungkasnya.(red)
