Timika, fajarpapua.com – Pemerintah daerah di Papua Tengah diminta terus memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan ketersediaan logistik serta peralatan agar mampu merespons berbagai potensi bencana secara cepat dan terkoordinasi.
Penegasan tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, saat membuka Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Bencana Se-Tanah Papua di salah satu hotel di Timika, Rabu (23/9/2026).
Abraham hadir mewakili Gubernur Papua Tengah dalam forum yang membahas verifikasi kebutuhan riil logistik dan peralatan penanganan darurat dari masing-masing daerah.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakannya, Abraham mengatakan kondisi geografis Tanah Papua memiliki risiko terhadap berbagai bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem penanganan bencana yang mampu bergerak cepat, tepat dan terkoordinasi.
“Dalam setiap kejadian bencana, logistik, dukungan tanggap darurat dan penyediaan tempat sementara menjadi faktor penentu dalam proses respons awal dan keselamatan korban terdampak,” demikian sambutan Gubernur Papua Tengah.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded, S.Sos., M.Si., mengatakan kecepatan penanganan bencana sangat dipengaruhi oleh kesiapan logistik dan peralatan.
“Penanganan bencana yang cepat, tepat dan terpadu sangat bergantung pada kesiapan logistik dan peralatan. Pengelolaan logistik yang efektif memerlukan perencanaan berbasis data yang akurat,” kata Agustina.
Menurutnya, verifikasi data diperlukan untuk memastikan jenis, jumlah dan prioritas kebutuhan di setiap wilayah. Data yang akurat juga dapat meminimalkan risiko tumpang tindih dalam pendistribusian bantuan.
Koordinasi tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat seluruh rantai pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan pengadaan, penyimpanan, mobilisasi hingga distribusi kepada masyarakat terdampak.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan. Pendataan kebutuhan, komunikasi, pertukaran informasi hingga distribusi bantuan harus berjalan dalam satu sistem koordinasi.
Rapat tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, BPBD, DPRK, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, pihak swasta, kepala distrik, kepala kelurahan serta narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Papua.
Selain kesiapan logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, sarana dan prasarana juga dinilai penting. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu pemerintah memantau kebutuhan dan ketersediaan logistik secara lebih cepat.
Melalui forum tersebut, pemerintah menargetkan tersedianya data kebutuhan logistik dan peralatan yang jelas, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengadaan, penyimpanan, mobilisasi dan distribusi bantuan ketika bencana terjadi.
Koordinasi lintas wilayah diharapkan terus diperkuat sehingga penanganan bencana di Tanah Papua dapat dilakukan secara terpadu dan respons terhadap masyarakat terdampak berjalan lebih cepat dan tepat.
