“Kami minta MRP turun ke wilayah adat Anim Ha untuk melihat itu, karena mereka telah mempermainkan adat istiadat kami, marga-marga kami yang sudah diwarisi oleh leluhur,” ucapnya.
Keempat, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten/kota agar dalam melakukan verifikasi figur calon kepala daerah harus mempertimbangkan dan memprioritaskan calon-calon Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan garis keturunan ayah (Patrilineal).
“Itulah empat poin penyataan sikap kami. Jika pernyataan kami ini tidak digubris dan dilaksanakan, maka kita akan turun dengan mobilisasi massa yang lebih besar lagi,” tegas Martinus menyudahi pernyataan sikapnya dalam orasi damai di tugu Libra Merauke, Kami 13/08/2020. (hrs)
