Timika, fajarpapua.com
Beredarnya rancangan surat edaran Pokja Covid 19 pada Selasa (22/9) yang berbuntut permintaan maaf Pemda Mimika, mendapat sorotan keras anggota DPRD Mimika.
Anggota dewan menuding keadaan ini terjadi akibat ulah sekelompok pejabat yang berusaha memancing di air keruh ditengah kurang harmonisnya hubungan bupati dan wakil bupati.
“Ini karena ada pejabat yang memang berambisi dengan menebar sensasi. Saya kira warga Mimika tahu siapa-siapa oknum pejabat dimaksud. Kami sebagai anggota dewan sangat sesalkan dengan situasi ini,” ungkap Anggota DPRD Mimika, Leonardus Kocu kepada Fajar Papua, Rabu (23/9) pagi.
Leo, demikian sapaannya mengemukakan, ASN terutama yang menduduki jabatan tertentu diambil sumpah melayani masyarakat, bukan melayani figur tertentu.
“Jangan sampai hanya untuk cari perhatian sampai lupa sumpah jabatan, rasa malu hilang. Ini tidak boleh. Tingkah laku kalian jadi tontonan warga. Tunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan jangan sampai membuat masyarakat tertawa,” tegasnya.
Menurut Leo, yang perlu diperhatikan semua pejabat, ketika bupati dan wakil bupati terlibat miskomunikasi, pejabat harus mampu menjadi katalisator untuk menetralkan situasi.
“Bukan malah sebaliknya memperuncing masalah, membuat diri inti lalu bikin diri seolah-olah dia pimpinan, itu tidak boleh, memalukan. Jangan memancing di air keruh,” tandasnya.
Dikemukakan, baik bupati maupun wakil bupati merupakan jabatan politis yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan pejabat ditempati pada jabatan tertentu karena diberi kepercayaan oleh pimpinan.
“Jadi, jangan karena diberi kepercayaan oleh bupati jadi dia tidak anggap wakil. Tidak boleh, jangan membuat malu pemerintah. Tunjukkan loyalitas dan kedewasaan. Kami harap situasi ini bisa pulih dan pejabat yang suka cari-cari muka stop sudah, rakyat butuh kerja nyata pemerintah, bukan manufer-manufer konyol yang melahirkan kegaduhan,” papar Leo.
Leo juga mengingatkan oknum pejabat untuk stop jadi mata-mata, menyenangkan pimpinan dengan melaporkan tindakan ataupun pembicaraan pimpinan lain. “Menjadi mata-mata untuk bupati atau wakil, merekayasa apa yang disampaikan salah satu unsur pimpinan, memutarbalikkan fakta, mendramatisir situasi supaya hubungan dua pimpinan keruh, ini mental-mental pejabat yang perlu dibina, perlu belajar lagi sumpah jabatan, bukan mental asal bapa senang,” tegasnya dengan nada kesal.(boy)
