“Waktu itu menurut rencana selesai 40 malam baru pemilihan. Tiba-tiba warga dengar kabar sudah ada SK Bupati untuk RT-RT. Sebetulnya RT harus dipilih masyarakat dan cukup dengan SK Lurah tidak harus SK bupati. Kalau segala sesuatu diatur dengan SK bupati ini ada apa?. Wajar kalau kami tanya demikian. Karena rakyat punya hak, kami rakyat yang pilih bupati, rakyat yang pilih DPRD, rakyat yang pilih gubernur dan presiden. Kalau cara main tunjuk seperti ini sepertinya gaya – gaya orde baru muncul kembali,” tegasnya.
Urbanus menjelaskan rakyat sekarang tidak bodoh lagi. Sehingga cara memilih pemimpin harus benar-benar pilihan dan usulan rakyat bukan ditunjuk dari atas.
Ditegaskan, jika hal ini tidak direspon warga sudah membuat pernyataan tertulis menolak RT baru, dan sebanyak 115 warga telah menandatangani kesepakatan tertulis penolakan itu.
Sebagai tokoh masyatakat dia mengaku sudah bertemu Lurah Otomona dan membicarakan hal ini. Jika tidak ada solusi warga mengharapkan 21 tanpa ketua RT karena RT yang ada selain orang baru juga tidak dikenal warga.
“Dia orang baru yang datang kos-kosan di sini. Dia bukan warga yang menetap dan punya rumah di RT 21. Intinya kami tolak dan kami tidak mengakui dia. Dan Pak Lurah segera fasilitasi warga untuk memilih RT baru pilihan masyarakat. RT cukup dengan SK Lurah, kalau SK bupati ada apa semua ini. Sepertinya ada hal terselubung dalam pengangkatan RT ini,” tandas dia.(mar)
