Patut dicatat setidaknya ada tiga upaya dari Pemerintah Pusat merong-rong kredibilitas dan kewibawaan Pemerintahan Provinsi Papua dibawah kepemimpinan pasangan Lukmen.
Dari catatan fajarpapua.com, intrik pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya mendiskreditkan kepemimpinan Lukmen dalam Evaluasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Evaluasi yang secara teoritis harusnya dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan, pengalokasian serta transparansi penggunaan Dana Otsus.
Namun pada kenyataannya banyak narasi yang dibangun menggambarkan ‘seolah-olah’ ada ketidakberesan dalam pengelolaan dana yang sudah memasuki tahun ke 20 tersebut selama kepemimpinan Lukmen.
Dan bahkan isu liar terkait Otsus semakin liar dengan adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menilai setidaknya terdapat 80 hasil analisis transaksi mencurigakan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana otonomi khusus Papua.
Dalam laporan itu PPATK menyebutkan transaksi mencurigakan yang melibatkan 53 orang yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan rekanan pemerintah daerah itu berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Intrik kedua yang dinilai sebagai langkah nyata upaya Pemerintah Pusat yang dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito Karnavian untuk merong-rong kredibilitas Lukmen adalah pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif Provinsi Papua.
