Jakarta, fajarpapua.com – Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid II, Bahlil Lahadalia pada Minggu (19/9) dikabarkan melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik hak ulayat areal tambang PT Freeport Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada pukul 17.00 WIB di Kantor Menteri Investasi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Bahlil Lahadalia berkesempatan mendengar pemaparan secara langsung dari FPHS Tsingwarop terkait perjuangan mereka untuk mendapat alokasi pembagian divestasi saham PT. Freeport Indonesia.
Ketua FPHS Tsingwarop, Yafet Manga Beanal kepada fajarpapua.com, Senin (20/9) menyatakan, Menteri Investasi menerima aspirasi mereka.
“Beliau terima semua aspirasi kami dan akan segera tindaklanjuti, dengan melakukan pertemuan bersama berbagai pihak agar persoalan divestasi saham Freeport sebesar 10 persen bisa terselesaikan secara cepat dan masyarakat Papua bisa menikmatinya,” ujarnya.
Berdasar hasil pertemuan tersebut, Yafet meminta Bupati Mimika untuk proaktif dan serius dalam mengatur hak-hak masyarakat pemilik ulayat wilayah tambang Freeport bsecara terbuka dan transparan.
“FPHS juga sudah memiliki rencana starategis untuk pengelolaan dana deviden jika sudah cair, dan untuk pengelolaannya juga telah memiliki PT. ETSIPA yang sudah ada akta notarisnya,” katanya.
Yafet menegaskan pihaknya juga mengaku siap jika diwajibkan bergabung dalam perusahaan daerah yang dibentuk untuk mengelolah dana hasil divestasi saham Freeport.
“Kami juga siap untuk bergabung di PT Papua Disvestasi Mandiri dalam pengelolaan saham secara bersama,” tambahnya.
Menurut Yafet, dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi memberitahukan bahwa isu terkait tuntutan FPHS Tsingwarop terhadap kepemilikan saham sudah sampai di Kantor Pusat Freeport di New Orleans.
Bahkan lanjut Yafet, CEO Freeport Richard Adkerson juga meminta bantuan Menteri Investasi dan pihak terkait seperti Min ID serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
