Timika, fajarpapua.com – Enam Fraksi di DPRD Mimika menyetujui serta menerima APBD Perubahan 2021 yang baru ditetapkan DPRD Mimika sebesar Rp 4,4 triliun pada Paripurna ke III masa sidang III, Sabtu (9/10).
Untuk mempercepat penerapan anggaran perubahan ini, menurut rencana Senin (11/10) pekan depan pimpinan DPRD, tim anggaran eksekutif dan Banggar DPRD akan berangkat konsultasi di provinsi.
Fraksi Golkar misalnya dalam pendapat umum yang dibacakan Haji Iwan Anwar, SH MH mengatakan Fraksi Golkar apresiasi kerja keras dan peningkatan kinerja pemerintah dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Membangun Mimika dengan sebuah model perencanaan dan penganggaran kinerja.
Fraksi Golkar mengapresiasi juga pemkab dalam menyelesaikan penyusunan dokumen rancangan Perubahan APBD 2021 sehingga dibahas dan ditetapkan dewan pada hari ini.
FGolkar juga memuji langkah pemerintah dalam menangani covid 19 dengan baik dan program vaksinasi dosis pertama yang sudah capai 67 lebih persen dan vaksinasi kedua yang mencapai 45 persen.
Untuk itu Fraksi Golkar meminta OPD sesudah penetapan ini langsung action di lapangan mengingat waktu tinggal dua bulan saja.
Setelah mendengar penjelasan dan jawaban dari pemkab maka, Fraksi Golkar menerima dan menyetujui APBD Perubahan ditetapkan dengan nilai 4,4 T.
Fraksi Nasdem dengan juru bicara, Yustina Timang, SE mengatakan APBD merupakan instumen penting dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Mimika, yakni menjadikan Mimika sebagai kota jasa dan industri di Selatan Papua dan juga visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika dan RPJMD Yakni terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera.
Apapun program dan anggaran harus berorientasi pada masyarakat. Program harus lebih banyak dapat dinikmati oleh masyarakat.
Tim anggaran eksekutif dan Banggar DPRD telah melakukan pra pembahasan mulai dari Jayapura dan sebelum paripurna juga ada penjelasan dari tim anggaran eksekutif dan keseeriusan itu, hari ini ada paripurna dan penutupan sidang.
Pemerintah dan DPRD kata Yustina Timang adalah mitra sejajar dalam merumuskan berbagai program pembangunan di daerah ini yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah melaksanakan program pembangunan dan pelayanan masyarakat sedangkan dewan mengawasi program pembangunan, penganggaran dan menghasilkan produk-produk hukum di daerah ini.
Soal pembangunan sarana dan prasarana pengembangan mental dan spiritual FNasdem setuju tapi harus mempertimbangkan sisi kepastian hukumnya.
Fraksi Nasdem jelas Yustina, menerima dan menyetujui usulan dokumen APBD Perubahan 2021 dapat diterapkan menjadi Perda APBD Perubahan.
Selanjutnya Fraksi PDIP seperti disampaikan juru bicaranya Thobias Maturbongs menyoroti keadilan pendistribusian anggaran pada semua OPD terkait di Pemkab Mimika.
Keadilan berarti tidak ada OPD yang menerima besar sekali dan yang lain biasa saja.
Untuk itu asas keadilan sebagian besar program yang diusulkan OPD terakomodir setiap tahun. Fraksi PDIP juga menolak pembangunan sarana pembinaan mental spiritual di Mike 32 karena sisa waktu hanya dua bulan saja mau habis tahun.
Dengan semangat juang yang luar biasa, Fraksi PDIP menerima usulan dokumen Perubahan APBD 2021 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dokumen APBD Perubahan.
Sedangkan Fraksi Gerindra seperti disampaikan juru bicaranya, Drs Tanzil Azhari menyoroti jika Perubahan Anggaran 2021 dapat memberi porsi besar untuk peningkatann kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial.
Pemkab juga diminta untuk menaruh perhatian pada program pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan ekonomi, dengan memberi pelatihan yang lebih efektif.
Fraksi Gerindra kata Tanzil jika anggaran yang sudah ditetapkan pada tiap OPD terealisir, tingkatkan kinerja masing-masing OPD.
Pemkab harus dorong percepatan peningkatan perekonomian UMKM, koperasi secara tegas dan masuk dalam prioritas pembangunan. Dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dapat menggerakan perekonomian.(mar)
