Timika, fajarpapua.com – Rolling pejabat Eselon II hingga Eselon IV di lingkungan Setda Mimika yang awalnya direncanakan dilaksanakan akhir Januari 2022 lalu hingga kini semakin tidak jelas.
Padahal Sekda Michael Gomar saat ditemui wartawan usai penyerahan DPA Mimika pada Jumat 4 Februari 2022 lalu di Pendopo SP 3 mengungkapkan 15 pejabat yang mengikuti lelang jabatan sudah mengantongi rekomendasi Komisi ASN.
Saat itu Sekda Gomar bahkan menegaskan rekomendasi Komisi ASN itulah yang akan menjadi dasar Bupati Mimika Eltinus Omaleng melakukan rolling.
Tidak jelasnya waktu pelaksanaan rolling pejabat ini disoroti Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid yang menduga tertundanya rolling karena faktor non tehnis.
“Saya menilai dan menduga ada intervensi terkait dengan belum dilaksanakannya rolling pejabat di lingkungan Setda Mimika,” ujar Saleh saat ditemui wartawan usai meninjau pembangunan drainase Jalan Busiri Ujung, Kamis (17/3).
Saat didesak siapa pihak yang melakukan intervensi, Saleh secara bijaksana menerangkan, sebenarnya informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum dimana konon diduga ada anggota keluarga pejabat tertentu yang ikut mengatur posisi jabatan di daerah ini.
Selain itu Saleh juga mengingatkan, rolling pejabat khususnya Eselon II ada tata aturan yang harus dipenuhi dan tidak bisa dilakukan dengan prinsip asal bapak senang (ABS) atau asal ibu senang (AIS).
“Mengapa rolling jabatan belum juga dilaksanakan, padahal sudah dilakukan lelang? Karena saat ini ada pihak-pihak yang intervensi dan juga ada yang ingin menempatkan pejabat ABS dan AIS sehingga pimpinan daerah bingung,” jelasnya.
Saleh mengingatkan, pimpinan daerah juga harus menggunakan prinsip The Right Man On The Place atau menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya.
“Juga harus memiliki prinsip The Importance The Man Behind The Gun, artinya harus memilih orang yang benar-benar bisa menggunakan jabatannya untuk mengeksekusi kebijakan. Jangan memilih orang atau pejabat yang tidak mampu bertindak meski memiliki kewenangan,” tegasnya.
Diingatkan pula akibat molornya pelaksanaan rolling pejabat merugikan masyarakat Mimika karena pembangunan belum berjalan akibat belum dibagikannya dokumen pelaksana anggaran (DPA) untuk sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Mimika. (mas)
