Timika, fajarpapua.com – PMKRI Cabang Timika Santha Theresia meminta Pemerintah Pusat melalui Pemda Mimika terbuka menjelaskan kepada masyarakat perihal pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang selama ini selalu menimbulkan gejolak.
Ketua PMKRI Cabang Timika John Rifaldo Fautngil kepada awak media Jumat (1/4/22) mengatakan, Pemerintah harus transparan kepada masyarakat seputar tujuan utama pembentukan DOB dan jangan terkesan menutup diri atas aspirasi yang berkembang.
“Pemkab juga harus memaparkan master plan pembentukan DOB, disertai hasil kajian yang matang terperinci dan akurat dari lembaga-lembaga akademik,” paparnya.
Sementara Presedium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) Vandrio Ambut menjelaskan sampai hari ini banyak persoalan di kabupaten Mimika yang belum dicarikan jalan keluar yang tepat. Seperti BBM bersubsidi, persoalan minyak goreng, persoalan sampah, perhatian pemerintah terhadap anak-anak jalanan, perhatian pemerintah kepada masyarakat Papua sekitar pelabuhan Pomako dan perhatian kepada mama-mama Papua yang berjualan noken di pinggir jalan.
“Masalah ini menjadi fakta persoalan ekonomi dan sosial yang harus disikapi Pemkab secara serius. Ini juga yang memicu penolakan DOB karena dinilai hanya memperkaya kaum elit sementara masyarakat kecil Papua tetap menderita,” ujarnya.
Selaras dengan itu, juga digariskan dalam amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah BAB II Pembentukam Daerah Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.
“Supaya persoalan tidak semakin kompleks, hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” ungkapnya. (red)
