Timika, fajarpapua.com – Usai beredar 4 nama “honorer siluman” di Bagian ASDM Setda Kabupaten Mimika yang tiba-tiba muncul dalam daftar pengangkatan PNS dari jalur honorer K2.
Praktek serupa kembali ditemukan di Distrik Mimika Barat Tengah, bahkan diduga praktek nepotisme itu menguntungkan kepentingan keluarga oknum yang pernah menjabat di wilayah itu.
Salah satu staf honorer di Distrik Mimika Barat Tengah yang minta identitasnya dirahasiakan kepada fajarpapua.com, Sabtu (25/6) mengatakan praktek nepotisme tersebut terungkap saat pengumuman hasil tes di Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Jumat (25/6) kemarin.
Menurutnya mereka sangat kecewa dan terpukul lantaran beberapa honorer yang selama ini bertugas dan berada di Distrik Mimika Barat Tengah namun dinyatakan tidak lolos.
Diketahui dari 8 tenaga honorer di Distrik Mimika Barat Tengah yang mengikuti tes, hanya tiga orang yang dinyatakan lulus.
Mereka mengaku bertambah kecewa dan marah karena ada satu nama oknum yang memiliki marga sama dengan mantan pejabat Kadistrik berinisial MA yang dinyatakan lolos.
Padahal nama tersebut lanjutnya tidak dikenal oleh para honorer dan mereka mengaku tidak pernah melihat honorer dengan nama tersebut bertugas di Distrik Mimika Barat Tengah.
“Nama oknum honorer siluman itu tiba-tiba muncul di pengumuman, dia sama sekali tidak pernah bekerja bersama dengan kami di Distrik MBT,” ujarnya.
Karena memiliki marga yang sama dengan mantan Kadistrik MBT, sehingga dirinya menduga ada praktik sukuisme untuk meloloskan oknum honorer tersebut.
Untuk itu dirinya herharap agar pengumuman yang sudah dikeluarkan oleh pantia seleksi melalui BKD Mimika itu, untuk ditinjau kembali.
Menanggapi hal ini pegiat hukum, Jembris Wafom, S.H menilai jika benar ada indikasi nepotisme, hasil yang diumumkan oleh Pemkab Mimika melalui BKPSDM Mimika itu, harus ditinjau kembali.
“Apalagi jika benar oknum itu tidak ada namanya, tidak ikut test kompetensi juga serta tidak bertugas tapi bisa muncul namanya pada hasil yang diumumkan, ini jelas ada indikasi permainan,” pungkasnya.
Dirinya menilai indikasi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN yang terjadi di Distrik Mimika Barat Tengah adalah praktik melawan hukum sebagaimana dalam perundang-undangan.
“Nepotisme sendiri berarti perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara,” tegasnya.
Jambris mengatakan, hal semacam ini bisa terjadi di distrik dan organisasi perangkat daerah lainnya di Kabupaten Mimika.
“Jika ini dibiarkan, tentunya berdampak buruk pada pelayanan public,” jelasnya. (edy).
