Timika, fajarpapua.com – Sejumlah oknum pejabat dan juga anggota legislatif di Kabupaten Mimika diduga terlibat dalam mafia pengangkatan ASN dari formasi honorer K2.
Aksi oknum pejabat dan anggota legislatif ini dinilai merugikan para honorer terutama mereka yang telah mengabdi lama.
Aksi para mafia ini mulai terkuak satu persatu berkat unggahan warga di media sosial serta adanya protes resmi dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika atas penetapan nama-nama honorer K2 yang lolos seleksi dilingkungan kerjanya.
Seperti diberitakan fajarpapua.com, dalam proses seleksi honorer K2 untuk diusulkan menjadi ASN, Badan Kepegawaian Daerah dan SDM (BKD dan SDM) Kabupaten Mimika diduga tidak lagi menggunakan UU ASN sebagai acuan.
Diduga dalam proses seleksi tersebut, diatur oleh oknum pejabat di lingkungan Kabupaten Mimika serta dilakukan dengan dasar katabelece atau hanya tergantung dari pendekatan kekerabatan pihak keluarga pejabat.
Menyikapi perilaku mafia honorer yang merugikan khususnya honorer K2 Orang Asli Papua (OAP), Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid meradang.
Dalam video yang diterima fajarpapua.com, politisi dari Partai Hanura ini menuding oknum-oknum pejabat di BKD Kabupaten Mimika ikut bertanggungjawab atas persoalan seleksi honorer K2.
Bahkan Saleh juga menilai, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait dengan penerimaan pegawai honorer tidak sejalan dengan Bupati Mimika.
Saleh mengatakan dengan fakta yang bermunculan ke permukaan, tidak bisa dipungkiri dugaan adanya sindikat atau mafia yang dimotori pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Mimika itu ada dan nyata.
“Harus ada investigasi terhadap pejabat terutama ASN yang membuat keputusan-keputusan (terkait honorer K2) yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Bupati Mimika,” tegasnya.
Menurut Saleh, salahsatu organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus diperiksa terkait carut marutnya masalah honorer K2 ini adalah para pejabat dilingkungan BKD Kabupaten Mimika karena diduga ada yang menyalahgunakan kewenangan.
“Didalam tubuh BKD itu ada dugaan kuat mereka suka menScan tanda tangan Bupati, ” ungkap Saleh dalam videonya.
Jika hal ini terbukti lanjutnya, maka langkah yang harus ambil adalah mengusulkan pemberhentikan terhadap para pelakunya sebagai ASN.
“Sudah lama ada kelompok kecil yang seolah –olah dapat menempatkan semua semua ASN di Kabupaten Mimika, bahkan, Kepala-kapala dinasNya sesuai yang dinginkan tntu dengan apa? Ya tentu dengan bayar. Apalagi tentu dengan kekeluargaan dan tentu dengan mengatasnamakan Bupati,” tegas Saleh.
Sementara sebelumnya dalam video yang beredar di media sosial, Juru Bicara Bupati Mimika, Yohanes Kemong juga mengecam permainan pihak-pihak tertentu terkait honorer K2 di Kabupaten Mimika.
Bahkan dalam video tersebut, Yohanes Kemong meminta pihak-pihak tertentu terutama pejabat di Kabupaten Mimika untuk berhenti mengatasnamakan Bupati Mimika dalam aksinya.
Dalam videonya, Yohanes Kemong juga menyesalkan adanya oknum di legislatif yang diduga menggunakan pengaruhnya maupun mengatasnamakan kedekatannya dengan Bupati Mimika untuk meloloskan kerabatnya dalam seleksi honorer K2.
“Saya mengingatkan tidak lagi mengatasnamakan Bupati dengan alasan kedekatan untuk mendorong keluarga mendapatkan jabatan eselon maupun honorer K2 di Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Yohanes Kemong menegaskan tindakan oknum tersebut dinilai telah merugikan anak asli Mimika dan juga honorer Asli Orang Papua.
“Selain itu tindakan itu menggeser honorer yang telah lama mengabdi di Kabupaten Mimika. Untuk saya meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk jeli melihat hal ini,” ujarnya.
Yohanes Kemong juga mengingatkan kepada BKD Kabupaten Mimika untuk melihat mana yang pegawai honor yang asli, honor Amungme Kamoro dan honor orang asli Papua.
“Saya ingatkan untuk pengangkatan honorer tidak lagi melihat karena sorotan, paksaan, anak pejabat atau kerabat,” tutupnya. (mas)
