Timika, fajarpapua.com – Badan Kepegawaian Daerah dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika pada Jumat (1/7) menemui perwakilan Solidaritas Honorer Amungme Kamoro yang tergabung dalam Aliansi Honorer Mimika.
Dalam pertemuan itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, Ananias Faot mengatakan untuk usulan pengangkatan ASN formasi 600 jalur Honorer K2 sudah tidak bisa dirubah lagi.
Hal ini karena posisinya saat ini pengusulan tersebut tinggal menunggu penetapan oleh Men-PAN, sehingga tidak mungkin menunda meski Solidaritas Honorer Amungme Kamoro, usulan itu dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Selain itu, honorer yang lolos usulan untuk menjadi ASN juga termasuk dalam 2.800 honorer yang terdata sebagai tenaga kontrak di Mimika,” jelas mantan Kadistrik Kuala Kencana ini.
Meski demikian lanjut Ananias Faot, terkait dengan nasib para honorer lainnya, pihaknya terus berkomunikasi dengan BKN Regional maupun BKN Pusat untuk menanyakan nasib mereka kedepan.
Terkait dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Kemen PAN untuk menghentikan tenaga kontrak di Tahun 2024 mendatang mempengaruhi masa depan honorer, Ananias Faot mengaku terus berkomunikasi dengan BKN Regional maupun Pusat terkait itu
Menurut mantan Sekwan Mimika ini, setelah keluarnya hasil tes usulan ASN Formasi 600 untuk jalur Honorer K2, ada rencana penerimaan formasi 274 untuk jalur umum.
“Rencananya akan dibuka penerimaan formasi 274 untuk umum, tetapi tidak menutup kemungkinan ada permintaan dari Bupati Mimika ke BKN Regional untuk mengakomodir honorer,” jelasnya.
Ananias Faot berjanji akan mengkomunikasikan hal itu dengan Bupati Mimika berdasarkan masukan dari Solidaritas Honorer Amungme Kamoro.
“Hasil pertemuan ini akan kami laporkan ke pimpinan daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Mimika,” katanya.
Terkait dengan tidak dilakukan pengumuman secara terbuka, menurutnya karena panitia mengantisipasi jumlah kuota penerimaan berdasar hasil analisis jabatan.
“Kita pengusulan honorer ini berdasarkan analisis jabatan , artinya sesuai dengan bidang dan keahlian dia, ada nama di OPD lain kemudian dimasukan di distrik, itu dilakukan karena untuk memenuhi jabatan yang ada di distrik,” ungkapnya.
“Misalnya honorer BKPSDM, tetapi karena skil yang dimiliki saat seleksi yang bersangkutan lolos di OPD lain sehingga dimasukkan disitu, makanya kita tidak mengumumkan di OPD,” ujarnya.
Hal itulah kemudian yang kemudian muncul nama-nama honorer yang dibilang baru disejumlah OPD.
“Padahal nama honorer yang dibilang baru itu mereka selama ini ada di OPD lain, hanya berdasarkan analisis jabatan dia harus duduk di tempat lain,” jelasnya.
Ananias Faot juga menyampaikan honorer dalam menyampaikan aspirasi untuk tetap tetang dan tetap berkomunikasi dengan BKPSDM Mimika.
“Artinya peluang kedepan dengan kehadiran provinsi butuh tenaga pasti ada, jadi teman-teman tetap tenang dan tetap komunikasi dengan kami,” tuturnya.
Sementara sebelumnya Koordinator Aksi Honorer Mimika, Kevin Christo Nanlohy mengatakan banyak para honorer yang telah mengabdi hingga belasan tahun yang tidak diakomodir dalam K2 Formasi 600.
“Sementara banyak honorer yang bertugas kurang dari 5 tahun diakomodir dan Tak sampai disitu, saat pengumuman pun, hasilnya tidak di publish dan dibuka terang-terangan di papan pengumuman ataupun media,” ujarnya. (feb)
