Timika, fajarpapua.com – Aliansi Honorer Mimika pada Senin (11/7) kembali melakukan aksi di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika terkait dugaan praktek kotor pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mimika
Kedatangan mereka untuk kedua kalinya itu dilakukan dengan tujuan menuntut keadilan dan transparansi dalan pengangkatan ASN K2 Formasi 600.
Koordinator aksi, Kevin Christo Nanlohy dalam orasi yang dikakukan di Plaza Kantor Bupati Mimika meminta pimpinan daerah untuk menemui para honorer guna menjelaskan proses pengangkatan ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika yang penuh manipulasi
“Kepada pimpinan daerah, mohon segera temui kami, jelaskan kepada kami sesuai bukti yang jelas, jangan asal berargumen yang tidak berdasarkan fakta,” ujarnya.
Kevin menegaskan, sebagai pimpinan daerah Bupati maupun Wakil Bupati Mimika seharusnya menanggapi apa yang telah diperjuangkan oleh Aliansi Honorer Mimika.
“Selain cacat aturan, pengangkatan K2 itu juga telah terjadi adanya pemalsuan data, banyak yang memalsukan data. Dia bukan anak Amor, tapi tapi dipakai isi Amungme Kamoro, jelas ini pemalsuan data,” paparnya.
Selain itu para honorer itu juga menyayangkan statemen yang dilontarkan oleh Bupati Mimika serta Kepala BKPSDM bahwa nama-nama yang sudah ada tidak bisa di ganti.
“Ini keliru, karena surat yang ditandatangani kemarin itu bukan SK melainkan surat peryataan. Itu pun tidak ada nomor suratnya, dan saya punya bukti surat itu,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa didalam aturan, seorang CPNS dapat diberhentikan jika ditemukan bukti pelanggaran pada saat mengajukan lamaran, sehingga kata Kevin mereka itu hanya tanda tangan surat pernyataan.
Sedikitnya kurang lebih 50 nama yang diangkat itu pihaknya telah mengantongi bahwa nama tersebut tidak berdasarkan aturan yang ada.
“Sekitar 50-an nama yang diangkat tidak berdasarkan aturan yang ada, ini cacat aturan. Dari jumlah itu, baru 50 persen data yang kami kumpulkan, mulai dari masa kerja yang tidak memenuhi dan bahkan ada yang bukan honorer, tapi diakomodir dalam pengangkatan, itu cacat aturan, dan data itu semua kami ada,” terangnya.
Setelah menunggu beberapa jam, massa Aliansi Honorer Mimika akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Dihadapan massa, Wabup John Rettob menyampaikan kekesalannya terkait carut marut dalam pengangkatan K2 Formasi 600 itu.
Mantan Kadis Perhubungan Mimika ini menegaskan baik dirinya maupun Bupati Mimika telah dibohongi oleh oknum-oknum pegawai di Pemerintahan Kabupaten Mimika.
“Saya pikir kalian tahu mengenai persoalan honorer, saya sendiri juga yang perjuangkan ini sampai di Komisi II DPR RI, tapi begitu kuota itu turun, saya tidak dilibatkan bahkan tidak tahu sama sekali tentang pengangkatan sehingga bisa terjadi seperti ini,” ujar Wabup.
Wabup John Rettob dalam kesempatan itu meminta Aliansi Honorer Mimika agar memberikan data-data adanya “praktek kotor” serta ketidakadilan dalam pengangkatan ASN dari jalur K2 Formasi 600 yang mereka miliki.
“Menurut saya ini ada manipulasi data, saya minta data yang kalian anggap nama itu siluman dan sebagainya, karena minimal yang bisa diterima pusat itu yang sudah bekerja diatas lima tahun,” tuturnya.
Wabup John Rettob dalam kesempatan itu juga berjanji akan mengusut tuntas praktek yang dikakukan oleh “orang-orang kotor” di Pemerintahan Kabupaten Mimika.
“Saya akan usut tuntas semua, dan saya janji kepada kalian, kita bersihkan orang-orang yang tidak benar ini. Untuk itu saya minta data itu kepada kalian, berikan kepada saya dan mari kita berjuang sama-sama,” pungkasnya. (feb)
