Jayapura,fajarpapua.com-Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan sosialisasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2021.
Sosialisasi LPPD dan SPM yang diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bukan oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro bertempat di salah satu hotel di Sentani, Kamis (14/7).
Wakil Bupati Giri Wijayantoro menjelaskan, kegiatan yang digelar Pemkab Jayapura untuk memenuhi kepatuhan OPD terhadap pemenuhan administrasi terhadap laporan program masing-masing OPD dilingkup Pemda Kabupaten Jayapura.
Menurut dia, hal ini sangat penting, mengingat kegiatan tersebut merupakan kewajiban dan implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana dalam pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKP) dan ringkasan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).
Dikatakan Giri, sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 laporan dan pemerintah daerah kesatuan dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang digabungkan pelaporan LPPD
“Apapun SPM yang ditugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan wajib pelayanan dasar, yang mana wujud pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah di daerah baik provinsi, kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat,”kata Giri.
Lebih lanjut Giri menjelaskan, LPPD dan SPM merupakan gambaran kerja tahunan pemerintah daerah dan kepala daerah setiap akhir evakuasi LPPD yang merupakan satu masa jabatan.
Selain itu, kata dia, LPPD juga menyinergikan dan menyinkronkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah, dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu penyusunan LPPD bukan hanya sekedar pelaporan namun tetap harus mengutamakan keakuratan data.
“Data yang benar sangat diperlukan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah serta capaian kinerja perangkat daerah Kabupaten Jayapura,”ujarnya.
Ditambahkan, guna mewujudkan LPPD yang berkualitas maka diharapkan keseriusan dan masing-masing perangkat daerah untuk mengikuti sosialisasi LPPD dan SPM tahun 2021 ini.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III Pada Direktorat dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Dra. Imelda mengharapkan sosialisasi LPPD dan SPM ini bisa memaksimalkan seluruh hasil laporan penyelenggaraan pemerintah daerah karena LPPD adalah buku wajib yang setiap tahun dilaporkan seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota kepada gubernur, Mendagri dan Presiden.
“Pada hari ini kami akan menyelesaikan seluruh laporan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kami yakin bahwa pelaporan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sangat baik,”tutur Imelda.
Ia menambahkan pada kegiatan ini, pihaknya akan menegaskan seluruh capaian-capaian kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jayapura.
Ditempat yang sama Asisten I Bidang Pemerintah Setda Kabupaten Jayapura, Elvina Situmorang, mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan setiap tahun dalam evakuasi kegiatan pemerintahan dimana setiap kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan beberapa urusan.
Pada kegiatan ini ada 123 indikator yang harus diisi di Kabupaten Jayapura maupun kabupaten lainnya untuk menjadi evaluasi keberhasilan dari penyelenggaraan dan program-program pemerintah Kabupaten Jayapura.(hsb)
