Jakarta, fajarpapua.com - Dari hasil pengembangan fakta-fakta hasil penyidikan dugaan korupsi, penyidik KPK menemukan fakta dan alat bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis.
Sehingga KPK kembali terbitkan surat perintah penyidikan baru kepada tersangka RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan sangkaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada media, Jumat (24/12) mengemukakan sejauh ini penyidik sudah lakukan penyitaan terhadap beberapa aset diantaranya 8 bidang tanah dan bangunan serta 5 unit mobil.
"Kami berharap masyarakat turut berperan dengan melaporkan dugaan aset milik tersangka kepada KPK," ungkap Ali Fikri.
Termasuk, lanjut dia informasi keberadaan terdangka yang saat ini telah ditetapkan DPO oleh KPK beberapa waktu lalu.
"Kami akan kejar tersangka dan sita aset yang diduga dari hasil korupsinya," tukasnya.
Untuk itu KPK juga mengingatkan siapapun dilarang dengan sengaja menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK, karena itu diancam pidana sebagaimana UU Tipikor.(red)
