Timika, fajarpapua.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika menggelar Forum Diskusi Politik bertema "Membangun Demokrasi dari Kampung" di Hotel Grand Tembaga, Timika, Jumat (31/7).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Dr. Yohana Paliling itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Forum tersebut juga bertujuan memperkuat partisipasi warga dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kesadaran politik masyarakat terus meningkat sehingga demokrasi dapat tumbuh dari kampung dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Yohana Paliling mengatakan demokrasi yang kuat harus dibangun dari tingkat paling bawah melalui keterlibatan aktif masyarakat di kampung dan kelurahan.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan tidak hanya menjadi penonton dalam setiap proses politik.
"Tema ini memiliki makna yang sangat penting karena membangun fondasi demokrasi yang kuat harus dimulai dari akar rumput, yakni dari kampung menuju kota, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan," ujar Yohana.
Ia menjelaskan, tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang mendorong pembangunan merata dengan menjadikan kampung sebagai pusat tumbuhnya partisipasi masyarakat. Melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, setiap aspirasi diharapkan dapat didengar, setiap suara dihargai, serta kebutuhan masyarakat menjadi perhatian para pemimpin yang dipilih melalui proses demokratis.
"Melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa setiap aspirasi didengar, setiap suara dihargai, serta setiap kebutuhan masyarakat menjadi perhatian para pemimpin yang dipilih secara demokratis," katanya.
Selain menjadi sarana pendidikan politik, forum tersebut diharapkan memperkuat persatuan, membangun semangat kebersamaan, dan menumbuhkan sikap saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat Mimika.
Yohana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi.
"Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut hendaknya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan menjadi alasan untuk terpecah belah," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum Diskusi Politik, Erius Kogoya, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dari tingkat akar rumput sekaligus memperkuat peran kampung dan kelurahan sebagai fondasi kehidupan demokrasi. Menurutnya, forum ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula, mengenai hak dan kewajiban politik. Selain itu, masyarakat didorong berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi dan pembangunan di daerah.
"Ruang diskusi di tingkat lokal perlu terus diperkuat, termasuk melalui Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan warga," katanya.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, di antaranya kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat dari Distrik Mimika Timur.
Materi dalam forum disampaikan oleh praktisi dan akademisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kesbangpol, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Peserta menerima materi mengenai pembangunan demokrasi dari tingkat kampung, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis, penguatan pendidikan politik berkelanjutan di era literasi digital, serta pengawasan partisipatif di tingkat kampung.
