Timika, fajarpapua.com – Upaya menjatuhkan Plt Bupati Mimika yang diduga dimotori oknum-oknum yang sakit hati dengan upaya pemulihan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Mimika saat ini terus dilakukan.
Sebagaimana diketahui, meskipun baru menjabat 6 bulan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Johannes Rettob berhasil memulihkan birokrasi pemerintahan yang selama ini amburadul, hubungan antar OPD terjalin harmonis, gaji ratusan guru PPPK yang selama 9 bulan belum terbayar akhirnya dibayar, hubungan dengan 5 yayasan sekolah swasta kembali normal, pembenahan laporan keuangan, mental kerja ASN dan honorer terus dievaluasi, hubungan dengan forkompimda sangat harmonis hingga prestasi-prestasi membanggakan lainnya.
Sayangnya, ditengah upaya perubahan Mimika menuju yang lebih baik, manufer kelompok yang tidak nyaman dengan perubahan untuk menjatuhkan JR demikian sapaan akrabnya, juga gencar dilakukan.
Salah satu kasus yang kini digunakan untuk menghentikan langkah putra kelahiran Ipaya Mimika itu yakni menggembar-gemborkan kasus pembelian pesawat dan helikopter. Kasus yang sudah pernah diperiksa KPK sejak tahun 2017-2019 itu diangkat ke publik dengan berbagai tuduhan yang sebenarnya sudah terbantahkan.
Menyikapi hal itu, Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) yang merupakan honai salah satu suku asli terbesar di Mimika meminta pemerintah pusat agar menghentikan kasus tersebut. Apalagi saat ini Mimika sudah memasuki masa Pilkada yang bisa berpotensi kasus yang penyelidikannya sudah dihentikan di Polda Papua itu ditanggungi kepentingan politik.
Marianus Maknaipeku selaku dewan pembina Lemasko menegaskan ada oknum yang ingin mengobrak-abrik tata pemerintahan di Mimika yang saat ini sedang dipimpin Plt Bupati Mimika.
“Pertanyaan saya sebagai anak adat, dibalik ini semua ada apa?, bukankah kasus pesawat sudah diperiksa KPK pada tahun 2019 silam” tanya dia di Hotel Serayu, Kamis (16/2).
Mewakili suara masyarakat adat suku Kamoro, Marianus meminta agar kasus tersebut tidak dikriminalisasi karena saat ini sudah memasuki tahun politik.
“Kita sudah masuki agenda pilkada 2024. Kami bahkan menduga ada kepentingan politik 2024 sudah mulai dilakukan saat ini guna membunuh karakter Plt Bupati,” tegasnya.
Menurutnya, Plt Bupati Johannes Rettob sedang fokus membangun dan menata pemerintahan di Mimika. Namun ia menyayangkan masifnya pemberitaan yang diatur oknum-oknum tertentu yang berujung melukai hati dan perasaan masyarakat adat Kamoro dan Mimika umumnya. Sebab, Plt Bupati Mimika merupakan anak Mimika Wee yang leluhurnya sudah hidup sejak awal tahun 1920-an di tanah Kamoro.
“Ini pembunuhan karakter orang Papua, mereka tidak ingin daerah ini maju dan memang menginginkan kita semua berada dalam situasi ini yang kacau terus-menerus,” tegasnya.
Karenanya dia meminta pemerintah pusat untuk membantu memulihkan situasi di Mimika.
“Sekarang Mimika ramai aksi saling menjatuhkan, sampai kapan ini berakhir? Apakah tunggu sampai daerah ini konflik berdarah?. Tolong sekarang Mimika sudah aman, kami masyarakat sangat merasakan perubahan demi perubahan yang dilakukan Pak Plt Bupati. Kalau masih terus saling menjatuhkan, daerah ini akan terus begini, orang akan baku bunuh, daerah ini akan punah, saya minta pusat turun tangan hentikan ini,” pintanya.(isa)
