Fakfak, fajarpapua.com – Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin mengungkapkan, PT Freeport Indonesia akan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
“Rencananya bangun smelter Freeport di Fakfak ini,” ujar Wapres Amin usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Fakfak, Jumat (14/7).
Wapres mengatakan, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah. Pertama, pembangunan lapangan terbang sudah selesai dan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi sekitar bulan Agustus atau September. Kemudian pabrik pupuk Kaltim untuk memenuhi kebutuhan khusus Fakfak dan sekitarnya.
“Rencananya bangun smelter Freeport di Fakfak ini, dan tadi juga sudah meresmikan proyek ruang terbuka hijau, ini merupakan salah satu daya tarik masyarakat. Juga pembangunan pasar 70 persen, ” ungkap Wapres.
Sementara itu Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan sesuai arahan Presiden dan Wapres dalam rapat kabinet memindahkan pabrik pupuk Kaltim dari Bintuni ke Fakfak dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Kedepan Insyaallah tolong doakan Freeport akan membangun smelter di Papua sebagai bentuk komitmen perpanjangan dan rencananya di Fakfak. Dari semua kabupaten di Papua yang paling banyak diturunkan proyek dalam rangka pembangunan salah satunya di Fakfak. Jadi tidak perlu meragukan kecintaan Wapres untuk Fakfak,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw menegaskan apa yang menjadi arahan Presiden, Wakil Presiden dan para menteri, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus melakukan upaya mendorong serta meningkatkan kesejahteraan. Berbagai kebijakan sudah turun di Papua Barat.
“Alhamdulillah, puji Tuhan saya sangat berterimakasih mewakili semua daerah di Papua Barat. Karena apa, itu untuk mengimbangi daerah lain. Papua itu ada daerah tertentu yang saat ini taat dan juga dengar-dengaran kepada negara dan mengejar ketertinggalan dari saudara yang lain. Itu penting karena wilayah konflik jangan dibawa ke Papua Barat karena kami tidak mengenal barang itu,” tandas Gubernur.(hsb)
