Timika, fajarpapua.com – Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menangapi pernyataan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Mimika Jania Basir melalui media beberapa waktu lalu terkait realisasi anggaran Pemkab Mimika Tahun Anggaran 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Johannes Rettob mengatakan informasi yang disampaikan kepada BKAD tidak sesuai fakta dan data yang diterimanya. Sebab menurut dia, realisasi anggaran Pemkab Mimika tahun 2023 sebesar 82 % masih dibawah realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 88,9 %.
“Di dalam penjelasannya kepala BKAD mengatakan realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar 82 persen dan ada komentar pada tanggal 7 September 2023 bahwa realisasi anggaran masih berada pada 34 persen. mungkin perlu saya perbaiki bahwa pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah sampai diangka 35,7 persen” kata John Rettob.
Realisasi anggaran dari OPD yang paling rendah adalah Dinas Perumahan Permukiman dan Kawasan hanya sebesar 10,67 persen dan Dinas Pendidikan 25,32 persen.
Sedangkan yang tertinggi daya serap anggaran ada pada distrik-distrik seperti Distrik Kuala Kencana, Tembagapura dan lain-lain. Artinya apa yang disampaikan kepala BPKAD bahwa realisasi anggaran per 5 September sebesar 34 persen itu tidak benar, yang benar sebesar 35,7 persen.
“Selain itu, Kepala BKAD menyampaikan bahwa realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 69 persen itu tidak benar, yang benar berdasarkan RLA sebesar 88,9 persen dan itu sudah diperiksa BPK,” katanya.
Dikemukakan, pada tahun 2022 selisih keuangan terdiri dari sisa anggaran kontrak yang didaftar oleh LPSE sebesar 6 persen, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak mencapai 100 persen, jadi dibayar sesuai progress, dan yang terakhir ada beberapa pekerjaan yang sudah 100 persen, tetapi 100 persen itu ditahun anggaran berikut di tahun 2023. “Hal ini yang membuat realisasi keuangan kita tidak terserap 100 persen,” tuturnya.
Wabup John Rettob juga mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat maupun kontraktor terkait hak mereka yang belum terbayarkan.
“Pada tahun ini (2023) ada banyak persoalan yang kita hadapi, saya belum tahu, belum lihat RLA nya tetapi saya dapat laporan dari masyarakat dan kontraktor, yang pertama sisa anggaran (SILVA), yang kedua banyak proyek yang gagal tender, yang ketiga banyak pekerjaan juga tidak mencapai 100 persen dibayar sesuai progres. Dan yang terakhir banyak pekerjaan yang sudah 100 persen tetapi tidak bisa dibayarkan,” paparnya.
Dikatakan, pekerjaan yang tidak dibayarkan karena dua hal, apakah SPM belum dikeluarkan oleh OPD terkait atau SP2D sudah dikirim ke keuangan tetapi keuangannya tidak bisa menerbitkan SP2D sehingga tidak bisa diposting.
“Saat ini banyak kontraktor yang mengeluh karena pekerjaan sudah 100 persen tapi belum terbayarkan.
Persoalan berikut adalah adanya pergantian pejabat terutama PPK dan PPTK dan juga pejabat di bagian keuangan, ini yang membuat persoalan ini terjadi, salah satu contoh gaji bisa terlambat dan lain-lain,” paparnya.
Dirinya mengakui kinerja Pemerintah Kabupaten pada tahun 2023 menurun. Dana BOPDA, operasional sekolah yang dibayarkan pemda Mimika itu semua belum terbayarkan, yang baru dibayarkan adalah sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta tidak dibayarkan padahal mereka sudah melakukan proses pertanggungjawaban sesuai LS. “Jadi LS sudah dipertanggungjawabkan pada Dinas tetapi dana BOPDA belum dibayarkan sampai hari ini,” tukasnya.
Menurut Wabup JR, dirinya sudah memerintahkan kepada Inspektorat untuk mendata setiap OPD apakah masih mempunyai utang atau ada persoalan di dinas tersebut. (tim)
