Jayapura, fajarpapua.com- Sejumlah bisnis perhotelan di Kabupaten dan Kota Jayapura mengeluh tak adanya aktifitas pemerintah di perhotelan dampak dari efesiensi anggaran.
Ketua PHRI Kabupaten Jayapura, Bambang Zulhadi mengatakan kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap bisnis perhotelan karena masih mengandalkan segmen pasar pemerintah.
“Tidak adanya kegiatan pemerintahan di hotel menyebabkan semua hotel lesu sekarang ini. Ditambah lagi dengan pemekaran provinsi di Papua juga sangat berdampak karena kita sudah masing-masing sehingga kegiatan tidak terpusat lagi di Jayapura,” kata Bambang, Minggu (4/5/2025).
Ia berharap pemerintah masih menggunakan fasilitas hotel dan restoran meski ada penerapan efesiensi anggaran. Pengurangan anggaran dari pemerintah dan tidak adanya kegiatan-kegiatan sangat dirasakan dunia perhotelan khususnya anggota PHRI.
“Kalau kegiatan semua dihentikan di hotel maka pendapatan hotel berkurang yang berdampak terhadap pendapat asli daerah (PAD). Kalau pemasukan hotel berkurang berdampak pada pengurangan karyawan,” ujarnya.
Dikatakan Bambang, karena tidak adanya kegiatan pemerintah di hotel jangan sampai nanti mengakibatkan keterpurukan pada industri hotel yang baru saja bangkit setelah Covid.
“Kita harap bulan Mei, Juni dan Juli, tidak terjadi apa-apa di industri perhotelan melihat ekonomi kita sekarang,” katanya.
Lanud dia, saat ini di Papua tidak ada penambahan investor karena terkendala lahan usaha yang kerap terjadi pemalangan.
Bambang berharap pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada para pengusaha hotel dan restoran dengan tetap melakukan kegiatan-kegiatan di tempat usaha tersebut.(hsb).
