Bupati Jayapura : Anak-Anak Mabuk Tidur di Jalan Ketika Bangun Sudah Ada di Rindam

Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan kesiapan menindaklanjuti wacana program pembinaan terhadap warga yang mabuk di Rindam XVII/Cenderawasih pada tahun ini.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Rindam XVII/Cenderawasih, Polres Jayapura serta Forkopimda terkait rencana pembinaan tersebut.
Program ini digagas sebagai langkah menyelamatkan para pemuda dan masyarakat dari konsumsi minuman keras, sekaligus mencegah mereka berkeliaran di jalan yang berpotensi menimbulkan keributan maupun tindakan kriminal.
“Kalau semua sudah final atau siap, kami akan panggil Polres Jayapura, Rindam XVII/Cenderawasih dan Forkopimda untuk langkah-langkah yang dilakukan. Kalau mereka sudah siap dan tempat siap, kita mulai lakukan pembinaan orang mabuk ini, kita akan launching dan kami pun sudah lakukan penandatanganan kerja sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anak-anak yang kedapatan mabuk dan tidur di jalan akan diangkut oleh petugas untuk dibawa ke Rindam guna menjalani pembinaan.
“Anak-anak yang ketahuan mabuk dan tidur di jalan itu semua akan diangkut ke Rindam. Dan ketika mereka sudah bangun dan sadar, sudah berada di Rindam,” katanya.
Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak mengejar petugas ketika anak-anak mereka dibawa ke Rindam, melainkan memberi kesempatan untuk dilakukan pembinaan.
“Kita harus coba dengan pola ini. Kalau pola ini tidak pas, kita cari pola lain sampai ada pola yang tepat untuk menyelamatkan anak-anak kita Papua. Anak-anak generasi harus diselamatkan untuk memperbaiki mentalnya,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Jayapura untuk menghentikan konsumsi minuman keras maupun boplas, karena kandungan alkoholnya mencapai 70-80 persen dan sangat berbahaya bagi kesehatan serta kerap mencelakai generasi muda.
Menurutnya, banyak generasi Papua rusak akibat minuman keras, yang juga memicu munculnya berbagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Visi misi bupati dan wakil bupati jelas akan menghentikan minuman keras, tetapi polanya harus dicari. Kalau kita hentikan miras pabrikan, minuman keras lokal akan muncul di mana-mana dan sulit diatasi karena bisa dibuat sendiri,” pungkasnya.
(hsb)