Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Puncak menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan apabila warganya kembali melakukan tindakan kriminal di Kabupaten Mimika.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni di Timika beberapa waktu lalu.
“Siapapun warga kami yang melakukan tindakan yang sama diwaktu yang akan datang harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Saya akan lapor ke pak Kapolda, Pangdam dan Kapolres, semuanya proses hukum positif, tidak ada secara adat,” ujarnya.
Ia menegaskan setelah adanya kesepakatan damai, pihaknya akan memulangkan seluruh warga Kabupaten Puncak yang ada di Mimika.
“Kami akan pulangkan warga kami, tidak boleh bikin kacau lagi di Timika,” tegasnya. Sekedar catatan, hingga kini belum diketahui apakah Pemkab Puncak sudah memulangkan warganya yang terlibat konflik di Kwamki Narama atau belum.
Terkait potensi perang suku di Papua agar tidak kembali terjadi, Pemkab Puncak akan berkoordinasi dengan Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), para tokoh dan pemangku kepentingan untuk mendorong penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
Dalam Perdasus tersebut, proses penegakan hukum akan lebih mengutamakan hukum positif tanpa mengedepankan penyelesaian adat, dengan melibatkan akademisi dan ahli hukum.
“Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur dan MRP dan mendorong agar mereka menyusun draf Perdasus terkait perang suku, salah satunya sanksi yang akan diterapkan jika orang Papua melakukan perang,” tuturnya.(ron)
Komentar (0)