“Saya marah pegawai Humas dan meminta mereka pulang. Humas tidak bisa koordinasi dengan panitia harusnya wakil bupati yang tandatangan prasasti bukan Plt Sekda,” tegas Wabup JR marah.
Saat peresmian, pembawa acara menyatakan peresmian dilakukan oleh Bupati Mimika yang diwakili Plt Sekda, padahal wakil bupati juga hadir.
“Dari etika pemerintahan mereka tahu aturan, saya datang lebih awal karena menghargai undangan. Di undangan tertulis sebagai wakil bupati. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, humas protokoler harap paham dan mengerti etika pemerintahan, tidak boleh seperti itu. Ini membuat malu wakil bupati dihadapan orang banyak. Humas harus cermati baik-baik kalau bupati tidak ada otomatis ada wakil bupati. Tetapi kalau bupati dan wakil bupati tidak ada bisa didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Kita lihat urutannya jelas ada Sekda, Asisten, baru kita tunjuk kepada yang lain itu aturannya,” tegas Wabup JR.
Dia mengingatkan, bupati dan wakil bupati satu paket. Ketika ada hajatan atau undangan apapun jika bupati ada dan wakil ada tidak mungkin wakil berdiri memberi sambutan, itu yang namanya etika pemerintahan.
“Sangat disayangkan kejadian ini karena panitianya tidak benar juga. Panitia sudah lihat saya ada duduk walaupun ada perintahnya langsung dari bupati yang mendelegasikan ke Sekda tetap tidak boleh,” tegas Wabup JR.
Dia mengatakan, dirinya menghadiri undangan itu sebagai bentuk penghargaan terhadap pendeta dan jemaat yang sudah mengundangnya sejak tanggal 3 September 2020.
“Kalau saya tahu macam begitu tadi saya tidak datang. Tapi ini saya menghargai undangan mereka, apa lagi langsung dari gembala jemaatnya. Ini persoalan etika pemerintahan dan juga Ibu Plt Sekda harus tahu diri kalau panitianya salah, ditegur panitianya itu tugasnya Sekda karena ada wakil bupati di acara itu,” jelas Wabup JR.
Ia mengemukakan, pejabat Sekda sebelumnya Marthen Paiding walaupun dari sisi usia lebih tua namun di depan umum masih menghargai orang lain.
