Ketua FPHS Yafet Beanal mengatakan wadah yang dipimpinnya bersama warga Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (Tsingwarop) telah memberikan kuasa kepada aktivis HAM sekaligus pengacara Haris Azhar dan kawan-kawannya untuk membantu pemulangan warga Banti 1, Banti 2 dan Opitawak dari Timika ke Tembagapura.
Tidak itu saja, Haris Azhar dan kawan-kawan juga mendapat kepercayaan dari warga tiga desa di sekitar area pertambangan Freeport di Tembagapura itu untuk membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat korban permanen aktivitas tambang Freeport, terutama dalam mendapatkan bagian saham yang saat ini diklaim penuh oleh Pemkab Mimika.
Pemkab Mimika mengklaim mendapatkan bagian saham 7 persen dari 10 persen saham untuk masyarakat Papua dari 51 persen kepemilikan saham Freeport yang dikuasai oleh Pemerintah Indonesia.
“Kami sangat prihatin dengan nasib masyarakat karena selama tujuh bulan diungsikan ke Timika ada satu rumah yang bisa menampung sampai 10 kepala keluarga. Ada juga yang harus diusir dari rumah kost karena tidak sanggup bayar,” kata Yafet.
Ribuan warga tiga kampung itu diungsikan sementara ke Timika sejak 6-8 Maret lalu setelah kampung mereka dilanda konflik antara aparat TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).(ant)
