Timika, fajarpapua.com – Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyatakan Freeport tidak berurusan dengan pembagian saham 10 persen sebagaimana tuntutan Forum Pemilik Hak Ulayat (FPHS) yang melakukan aksi pemblokiran Jalan Mile 21, Selasa (29/12).
Pernyataan itu disampaikan Riza menjawab pertanyaan Fajar Papua terkait tuntutan pembagian saham 10 persen.
“Saham 10 persen itu milik pemerintah daerah, kami tidak punya wewenang soal teknis pembagiannya,” ungkap Riza.
Dikatakan, Freeport sudah menyerahkan 51 persen saham kepada Pemerintah Republik Indonesia. Soal presentase pembagian berapa yang didapat pusat, provinsi, daerah, dan hak ulayat, merupakan kewenangan pemerintah.
“Tidak ada alasan masyarakat mengadu ke kami, itu tidak tepat karena pembagian bukan urusan kami,” ujarnya.
Diberitakan, sejak pukul 05.30 WIT hingga 08.00 WIT, Selasa (29/12), jalan akses areal Freeport Indonesia di Mile 21 Timika Papua dipalang Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop.
Tampak aparat kepolisian berjaga-jaga di lokasi pemalangan. Tidak lama berselang, perwakilan managemen Freeport mendatangi lokasi pemalangan dan berdialog dengan perwakilan FPHS.
Akibat pemalangan, mobil karyawan tertahan selama kurang lebih 2,5 jam. Tidak ada tindakan anarkis maupun yang merugikan kedua pihak.
Sekretaris FPHS, Yohan Zonggonau dikonfirmasi Fajar Papua, Selasa pagi mengatakan, pemalangan dilakukan lantaran tuntutan pembagian saham 10 persen belum juga ditanggapi.
Namun pemalangan dihentikan setelah kedua belah pihak sepakat membicarakan hal itu di Polres Mimika. “Siang ini kami bahas di Polres bersama perwakilan Freeport. Aksi tadi berlangsung aman, tuntutan kami jelas pemilik hak ulayat dapat saham 10 persen sesuai kesepakatan awal,” ujarnya.(boy)
