Timika, fajarpapua com – Tindakan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang membiarkan gedung di Sentra Pemerintahan SP 3 terlantar dan malah membangun gedung baru di Jalan Poros SP 5, dikecam berbagai kalangan.
Dalam waktu dekat DPRD Mimika akan memanggil Jenny Usmani selaku Kadis Pendidikan menanyakan hal itu. Apalagi sebelumnya anggaran pembangunan gedung baru tidak disetujui badan anggaran legislasi.
Sekretaris DPC PMII Kabupaten Mimika, Fahmi Renyaan menegaskan pihaknya mengutuk keras Dinas Pendidikan Mimika yang dinilai menghamburkan uang rakyat ditengah kesulitan warga menghadapi pandemi covid-19.
“Seharusnya Pemda berinsiatif membangun daerah ini dengan tujuan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan oknum pribadi pejabat. Saat masyarakat susah, Dinas Pendidikan Mimika bukannya mengefisiensi anggaran tapi malah menghamburkan dana APBD,” ungkap Fahmi dalam rilis di laman WAG fajarpapua.com, Rabu (25/5).
Ia menegaskan, terlalu banyak kejahatan penguasa yang selalu dimainkan yang tidak pro rakyat. Jika dibiarkan, APBD Mimika tidak akan dinikmati masyarakat, apalagi masyarakat asli Papua.
Karenanya Fahmi meminta DPRD sebagai lembaga representatif dan penampung aspirasi masyarakat agar menghentikan upaya pemborosan anggaran ini.
Fahmi juga mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum ditengah upaya masif sejumlah oknum di Mimika yang berupaya menghabiskan APBD sesuai keinginan pribadinya.
“Dimana penegak hukum di kabupaten Mimika ini? Apakah sudah hilang?. Kondisi sekarang sangat miris,” tandasnya.
Menurut dia, jika Dinas Pendidikan Mimika punya hati, semestinya gedung di Sentral Pemerintahan direhab. Apalagi Pemda Mimika berkomitmen menyatukan semua OPD di Sentral Pemerintahan tapi yang terjadi banyak oknum pimpinan OPD membangun gedung mewah diluar.
