Pemda Mimika Diminta Perbaiki Catatan Merah BPK, Fraksi Mimika Bangkit Persoalkan Opini WTP

by -
Rapat mendengar pandangan fraksi di DPRD Mimika
Rapat mendengar pandangan fraksi di DPRD Mimika

Timika, fajarpapua.com – Setelah mendengar penyampaian Bupati Mimika pada pengantar nota LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP APBD 2020), maka fraksi-fraksi di DPRD Mimika menyatakan sikap dan pandangan politik mereka.

Fraksi Golkar DPRD Mimika melalui juru bicara Rizal Patadan, ST menyatakan setelah mendengar dan mencermati penyampaian Bupati Mimika maka dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Papua yang mana Kabupaten Mimika mendapat opini WTP sesungguhnya sebuah prestasi karena sudah enam tahun berturut-turut menerima predikat tersebut.

Oleh karena itu Golkar sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati turut berbangga atas prestasi tersebut. Fraksi Golkar terus mendorong Pemkab untuk lebih berhati-hati dalam menyusun perencanaan, penganggaran yang efektif dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat asli Mimika yang ada di distrik dan kampung-kampung.

“Prestasi ini harus dibarengi dengan perencanaan dan penganggaran yang transparan, terbuka, akuntabel serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” kata Rizal.

Kemudian Fraksi Nasdem melalui juru bicara Herman Gafur dalam pendapat umum fraksinya mengatakan, prestasi pemerintah tentang opini WTP dari hasil audit BPK RI itu berarti tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan dengan pola akuntabilitas yang bagus.

Sementara soal realisasi belanja pada APBD 2020 yang diakui bupati belum maksimal, maka Pemkab sebaiknya membuat langkah-langkah penyempurnaan tata kelola keuangan dan menghindari penyimpangan.

Sedangkan terkait program prioritas harus benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang ada di distrik dan kampung-kampung.

Fraksi Nasdem mendorong bupati mendesak OPD agar melakukan inovasi-inovasi dalam bidang kegiatan masing-masing. OPD sebaiknya menyusun program yang strategis dan jangan hanya copy paste namun harus disesuaikan dengan isu-isu terkini.

Sementara Fraksi PDIP dalam pandangan politiknya yang disampaikan Sekretaris Fraksi Yulian Salossa mengatakan Fraksi PDIP mendorong Pemkab menghasilkan kegiatan-kegiatan produktif serta memiliki program pengembangan SDM di daerah ini.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mendorong Pemkab dapat menjelaskan secara rinci soal penggunaan dana pada perubahan anggaran 2020 untuk pencegahan covid.

Kedepan akan ada PON yang merupakan hajatan nasional sehingga Pemkab dapat menjelaskan realisasi dana PON untuk pembangunan venue dan fasilitas lainnya. Termasuk pembagunan ruas jalan cenderawasih yang dananya cukup besar tapi masih dikerjakan hingga saat ini.

INFO IKLAN 0812-3406-8145 A valid URL was not provided.