Timika, fajarpapua.com – Fakta mengejutkan tentang malasnya pejabat melaporkan harta kekayaannya terungkap saat Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin kemarin.
Padahal penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor. 28 Tahun 1999; dan pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Untuk itu Wabup JR dalam kesempatan itu mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika batas akhir LHKPN masing-masing OPD adalah 31 Maret 2022.
Berdasarkan catatan laporan yang diterima Wabup JR, pada Tahun 2022 ini terdapat 200 pejabat yang masih dan belum melaporkan bahkan menginput data LHKPN.
Ditegaskan Wabup JR, apabila hingga 31 Maret 2022 mendatang semua pejabat yang mempunyai tanggungjawab dan tugas untuk melaporkan kekayaannya, namun belum melaporkan hingga batas waktu yang di tentukan maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) akan ditunda.
“Untuk yang belum melaporkan kekayaannya atau belum mengisi LHKPN semua TPP akan dipending,” katanya.
Dalam kesempatan itu Wabup JR juga mengaku heran dengan para pejabat di Kabupaten Mimika yang sangat sulit mengisi LHKPN yang menjadi kewajibannya.
“Dari tahun ke tahun susah sekali membuat LHKPN. Bahkan tahun lalu sampai harus dikumpulkan di Grand Tembaga, namun tidak juga mau datang,” lanjutnya.
Wabup JR juga mendorong aparatur pemerintahan untuk tetap bekerja dengan baik, jangan hanya mau bekerja apabila ada dana.
“Kita jangan bekerja kalau ada uang, DPA keluar baru rajin kerja, ternyata mindset berpikir kita masih identik dengan uang, kalau ada uang baru kerja, kalau tidak ada uang masa bodoh,” ujar Wabup JR.
“Sebagai Aparatur Pemerintahan yang baik kita harus bekerja layani masyarakat tanpa uang,” tambahnya. (feb)
