Jayapura, fajarpapua.com– Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemekaran Provinsi Papua dilakukan menjadi tujuh provinsi sesuai dengan wilayah adat, jika pemerintah pusat tetap memekarkan Papua.
“Pemekaran Papua harus sesuai wilayah adat yakni 7 provinsi. Jadi pemerintah pusat harus melihat ini,” ujar Gubernur Lukas Enembe saat membuka rapat kerja daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (15/6/2022).
Ia mengatakan, soal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2014 sudah pernah dibahas dan diputuskan.
“Saya mau kasitau tahun 2014 saya sudah putuskan, sudah bicara kalau mau mekarkan Papua harus 7 provinsi di 7 wilayah adat. Masih ingat ka tidak. Jangan kalian bicara pemekaran – pemekaran. Saya mau kasitau bupati-bupati jangan bicara sembarang saja soal pemekaran,” tegas Enembe.
Ia mengatakan, jika dipaksakan pemekaran Papua, maka harus dilakukan ditujuh wilayah adat yang disertai pendanaannya.
“Jadi harus jelas. Jangan ada bikin provinsi baru hanya untuk korbankan rakyat saja. Tidak bisa tiga provinsi mekar. Kalau mekarkan di 7 wilayah adat yang diikuti kebijakan anggaran,” ungkapnya.
Menurut dia, untuk membangun Papua ini tidak mudah dan tidak asal, harus berdasarkan kemauan rakyat itu sendiri.
“Kamu bupati-bupati jangan asal bicara soal pemekaran di Papua,” ucapnya.
Untuk diketahui pelaksanaan Rakerda Provinsi Papua tersebut dihadiri oleh bupati/walikota, Sekda, asisten, dan staf ahli masing-masing kabupaten kota se Papua dengan tema “Konsolidasi Internal Pemerintah Prov Papua dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk implementasi Tata kelola otonomi khusus Format Baru”
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilakukan merupakan raker terakhir dimasa kepemimpinan gubernur Lukas Enembe untuk periode kedua yang akan berakhir pada September 2023 mendatang.(hsb)
