BERITA UTAMAPAPUA

Masih Butuhkan Perhatian Lebih, Empat Kampung di Merauke Diusulkan Masuk Komunitas Adat Terpencil

cropped cnthijau.png
6
×

Masih Butuhkan Perhatian Lebih, Empat Kampung di Merauke Diusulkan Masuk Komunitas Adat Terpencil

Share this article
345e9094 8ce5 418f 8004 dd2ee2f86bb8
Kadis Sosial Merauke Gentur Pranowo.

Merauke, fajarpapua.com– Dinas Sosial Kabupaten Merauke mengusulkkan empat kampung yakni Kampung Yauwimo, Muting, Baidup dan Kolap sebagai komunitas adat terpencil.

Hal itu disampaikan berdasar hasil diskusi kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) semi lolakarya di wilayah setempat.

ads

Usulan tersebut juga dilakukan karena masyarakat di empat kampung tersebut masih memerlukan banyak perhatian untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu usulan keempat tetap dimasukan dalam wilayah komunitas adat terpencil karena terhitung sejak Tahun 2022 ini Merauke sudah tidak termasuk daerah tertinggal sehingga banyak program kegiatan tidak masuk di lokasi prioritas (Lokpri).

Dengan adanya komunitas adat terpencil, Dinsos Kabupaten Merauke tetap dapat meminta ke pusat dalam bentuk program lain berupa usaha pemberdayaan untuk masyarakat.

Termasuk juga bantuan pendidikan baik kebutuhan sarana jaringan internet, seragam atau peralatan sekolah dan perumahan layak huni.

“Syaratnya harus menggandeng akademisi setempat. Maka kami bekerjasama dengan UNCEN dan UNMUS bahkan mengundang dari Kemensos untuk menunjang program tersebut,” terang Kadis Sosial Merauke Gentur Pranowo.

Dikatakan, setelah pihaknya melakukan studi kelayakan dan pemetaan di wilayah kampung, dilanjutkan dengan meminta masukan dari berbagai stakeholder baik distrik, aparat kampung dan OPD yang ada untuk memperkaya program yang diusulkan tersebut.

Disebutkan, berdasarkan hasil survei BPS Tahun 2021 masyarakat miskin di Kabupaten Merauke tercatat 23.850 jiwa dan Merauke tidak lagi masuk kategori sebagai daerah miskin sebab dari data ini menunjukan tingkat kemiskinan sudah tergolong rendah.

Faktor penunjang lain adalah capaian APBD yang sudah di angka 2 triliun. Jadi untuk tahun 2023 beberapa Lokpri yang sebelumnya ada sudah ditiadakan.

Meskipun secara rill di lapangan lanjutnya masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Untuk itu, kami mengharapkan hasil sensus regional sosial ekonomi yang ,dilakukan oleh BPS yang sekarang sedang berjalan akan memperbaiki tingkat kemiskinan yang ada. Kalau memang ril di lapangan lebih besar, katakan saja lebih besar supaya program itu bisa dilaksanakan di Kabupaten Merauke khususnya masuk kawasan komunitas adat terpencil yakni kawasan tertinggal, terisolir,”  ucap Kadis. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *