Jayapura, fajarpapua.com– Menjelang akhir masa jabatan, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura akan beramai-ramai mengagendakan kunjungan kerja ke luar negeri.
Meskipun kegiatan para wakil rakyat keluar negeri tersebut dinilai tidak berdampak bagi pembangunan Kabupaten Jayapura. Apalagi perjalanan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih dari APBD Kabupaten Jayapura.
Berdasarkan data yang diperoleh awak media, anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari sejumlah fraksi bersama OPD terkait mengagendakan kunjungan ke negara Jepang pada 29 Mei 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menjelaskan, rencana kunjungan ke Jepang ini telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya.
“Yah anggota dewan akan berangkat ke Jepang sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam waktu dekat kita berangkat ke Jepang, disana kita akan berada selama satu minggu,” ucap Klemens Hamo kepada wartawan usai memimpin Rapat Paripurna Pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Yapsi Kaureh di Aula DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (15/5/2023).
Klemen mengatakan, tujuan anggota dewan ke Jepang untuk melihat potensi pariwisata, potensi perkebunan, lapangan kerja dan lainnya.
“Kita juga akan minta kepala daerah agar OPD yang terkait mendampingi kita karena setelah pulang dari Jepang ada implementasi yang kita kerjakan,” katanya.
Dikatakan Klemen, jika ada anggota yang tidak ikut ke Jepang itu merupakan hak anggota dewan itu sendiri.
Rencana kunjungan ke Jepang ini sudah disampaikan kepada semua anggota dewa dan kunjungan ke luar negeri ini bukan baru pertama kali dilakukan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya.
“Kunjungan ke luar negeri ini sudah masuk dalam rencana kerja (Renja) DRPD Kabupaten Jayapura yang tahun lalu sudah diputuskan anggota dewan,” tuturnya.
Sementara itu anggota dewan Sihar Tobing yang juga Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura mengaku tidak akan ikut rombongan anggota dewan kunjungan kerja ke Jepang karena kurang efektif.
“Masalah perjalanan ke luar negeri saya secara pribadi tak akan ikut. Alasan saya ada beberapa soal efektivitasnya di masa akhir jabatan mau ngapain ke Jepang,” katanya.
Alasan kedua, pemerintah daerah sedang melakukan penekanan terhadap imflasi daerah dengan melakukan pasar murah di beberapa wilayah. Sementara DPRD ke Jepang menghabiskan dana miliaran.
“Saya secara pribadi melihat tidak ada manfaat yang signifikan bagi kebaikan daerah maupun masyarakat. Disamping itu, saya juga tak mau dapat tangkap dari aparat penegak hukum. Memang yang saya tahu ini sudah masuk Renja anggota dewan, tapi kan tidak ada anggarannya dan saya dengar copot anggaran lain dulu baru di perubahan nanti diganti, itu pun kalau ada anggaranya di perubahan. Lalu mau paksakan diri kalau tidak ada uangnya,” ungkap Sihar Tobing.
Dia mengatakan pemerintah daerah memiliki banyak anggaran hingga menyiapkan dana APBD untuk ke Jepang bagi anggota dewan dan mengijinkan OPD ikut berangkat. “Padahal biaya ke Jepang tidak kecil, berarti Pemkab Jayapura banyak anggaran,” tambahnya.(hsb)
