Timika, fajarpapua.com – Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk diminta membatalkan rencana pelantikan Penjabat Bupati Mimika. Selain melawan aturan, pelantikan tersebut juga melawan perintah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jayapura.
Sekedar diketahui, selama persidangan di PN Tipikor Jayapura, Majelis Hakim memerintahkan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob tetap menjaga kesehatan dan menjalankan tugas memimpin Kabupaten Mimika.
“Perlu diingat Pak John Rettob itu dipilih rakyat, kalau Pj Gubernur Papua Tengah termasuk PJ Sekda Papua Tengah itu ditunjuk langsung Mendagri, bukan aspirasi rakyat Mimika. Jadi hati-hati, jangan menabrak aturan lalu main ganti dengan pj,” ungkap pengacara Mimika, Yosep Temorubun, SH kepada awak media, Senin (19/6).
Tokoh pemuda Mimika yang dikenal vokal itu menegaskan, majelis hakim PN Tipikor Jayapura setiap akhir sidang memerintahkan John Rettob tetap melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati Mimika. Sebab, sejak sidang awal hingga menjelang putusan sela kedua yang rencananya pekan depan, JR tidak ditahan.
“Kasus ini dipolitisasi makanya tidak cukup bukti, asal dilimpahkan dengan mengabaikan hukum acara pidana, kasihan,” ujarnya.
Dikemukakan, sesuai aturan, penunjukan Pj jika pasangan Bupati dan wakil bupati mengakhiri masa jabatan. Sedangkan John Rettob hingga saat ini masih memimpin, tidak berhalangan.
“Berdasarkan perintah majelis hakim dalam persidangan Plt. Bupati dapat menjalankan tugas seperti biasa sebagai bupati Mimika. Artinya tidak ada urgensi yang mendesak untuk mengganti Bupati Mimika kepada plh apalagi penjabat. Ini ada apa, kepentingan kelompok mana?” tegasnya.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang beredar bahwa ada 3 kelompok yang punya kepentingan ini. Bahkan rencananya begitu pj Bupati Mimika dilantik dilanjutkan dengan pergantian pejabat Sekda dan beberapa pimpinan OPD sesuai kepentingan mereka.
“Kami minta PJ Gubernur Papua Tengah jangan melawan perintah hakim, ini berbahaya kedepan. Mimika bakal kacau lagi,” tegasnya.(red)
